G20 Empower Adakan Pertemuan Plenary Meeting dan Side Event Ketiga untuk Dorong Kesiapan Perempuan dalam Ekonomi

Pemerintah Indonesia melalui tiga kementeriannya memaparkan berbagai program penunjang mendorong kemajuan perempuan untuk mengejar ketertinggalan, mewujudkan pembangunan yang inklusif, setara, adil dan berkelanjutan dalam Kegiatan Plenary Meeting dan Side Event Ketiga digelar Group of Twenty (G20) Empower Presidensi Indonesia di Jakarta, Selasa (26/7).

Sebab tak bisa dipungkiri, pasca-pandemi Covid-19, perempuan lah yang paling terdampak dalam ketepurukan perekonomian. Terlebih lagi, bila tidak melek digitalisasi teknologi, maka perempuan akan semakin tertinggal baik di dunia kerja maupun dunia usaha.

Kali ini, pemerintah Indonesia melalui tiga kementeriannya, yakni Nadiem Anwar Makariem selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, memaparkan keberpihakannya kepada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam dunia pendidikan serta teknologi digitalisasi. Juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, juga tak kalah gencar menyuarakan keterlibatan perempuan dalam kemajuan teknologi digitalisasi.

Baca Juga: Kemen-PPPA Angkat 3 Isu di G20 EMPOWER, Dorong Kontribusi Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Nadiem, dihadapan delegasi G20 melalui sambungan virtualnya mempresentasikan, keamanan atau perlindungan terhadap perempuan dirasa sangatlah penting dalam keberlangsungan kehidupan pendidikan merdeka.

"Peran perempuan sangatlah penting dalam acara yang sangat penting ini. Mewujudkan keamanan bagi kebebasan perempuan dalam menyampaikan inspirasi adalah yang utama," ungkap Menteri Nadiem.

Nadiem pun mengungkapkan, kementeriannya sudah memiliki aturan untuk melindungi perempuan dan memerangi pelecehan seksual di tempat pendidikan atau kampus-kampus di Indonesia. Lewat aturan tersebut, Kemendikbud Riset dan Teknologi, memberikan pemulihan dan perlindungan pada korban dan memberikan sanksi kepada pelaku.

"Kami juga selalu membuka pintu berkolaborasi lintas sektor, melalui Kampus Merdeka kami memberikan akses setinggi dan seluas-luasnya terutama bagi perempuan, untuk menggabungkan dunia usaha dan pendidikan," ujar Menteri Nadiem.

Kemudian dilain pihak masih dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, Indonesia dan dunia sedang menghadapi transformasi digital yang mempengaruhi perubahan budaya dan mengharuskan semua pemangku kepentingan untuk terus menantang status quo. Sementara, dalam konteks sosial ekonomi, transformasi digital menghadirkan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup semua negara. 

"Untuk memanfaatkan manfaat ekonomi digital, perempuan perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi dan aplikasi digital untuk memaksimalkan peluang. Teknologi yang muncul memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing," katanya.

Untuk mewujudkan itu, perempuan dan lelaki, ke depannya diharapkan mampu bekerjasama mempromosikan kepemimpinan perempuan di sektor energi terbarukan. Yakni, dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, khususnya di bidang STEM.

"Lalu, menciptakan tempat kerja yang ramah perempuan, memecahkan langit-langit kaca, serta melanjutkan upaya pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan,"katanya.

Baca Juga: Tegasnya Komitmen Indonesia, Wamenkeu Ajak Forum G20 Atasi Kemiskinan di Dunia

Sementara, Rinawati Prihatiningsih selaku Co-Chair G20 Empower 2022 mengaku, Aliansi G20 untuk Pemberdayaan dan Kemajuan Representasi Ekonomi Perempuan atau singkatnya, G20 EMPOWER diluncurkan di tahun 2019, dimaksudkan untuk menyatukan para pemimpin senior dari dunia bisnis dan pemerintahan dari 28 negara yang tergabung di G20 dan negara-negara tamu.

"G20 Empower adalah aliansi sektor swasta dan pemerintah untuk memberdayakan dan mewakili kemajuan dan peran perempuan di sektor bisnis, serta berfokus pada advokasi untuk meningkatkan dan memperkuat posisi kepemimpinan perempuan di sektor swasta dan publik, hal ini juga sejalan dengan Brisbane Goals (2014) hasil dari pertemun KTT pemimpin negara negara G20 di Brisbane tahun 2014," tutur Rina.

Menurutnya, tugas dan tujuan yang diberikan kepada aliansi pemberdayaan menjadi semakin mendesak, mengingat pandemi Covid-19 yang secara drastis mengekspos dan memperkuat kesenjangan gender yang sudah ada sebelumnya. Tantangan tersebut juga telah menyebabkan perubahan struktural dalam dunia kerja dan bisnis saat ini dan di masa depan di seluruh sektor. Hal tersebut membawa dampak lebih berat dan mendalam bagi perempuan dan anak perempuan.

"Kami mencoba mengeksplorasi praktik dan kebijakan terbaik yang dapat dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah untuk meningkatkan posisi mereka dalam mendukung, mempercepat, dan meminimalkan tantangan posisi perempuan di dunia kerja dan bisnis terutama pasca-Covid. Dua topik utama yang akan dibahas terkait dengan latar belakang ini. Pertama adalah mengenai bagaimana meminimalkan kesenjangan gender dalam pemanfaatan digital. Kedua adalah pemberdayaan dan kesiapan perempuan untuk ekonomi masa depan," tuturnya. 

Baca Juga: Optimalisasi Dampak Ekonomi G20 terhadap UMKM Indonesia

Selain kegiatan Side Event ketiga, pertemuan Plenary ketiga juga digelar, lanjut Rinawati, banyak yang menarik. Pertama, paparan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang percepatan transformasi digital yang Inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.

Selanjutnya, paparan dari sektor swasta asal Italia, Roberta, dia adalah perwakilan sektor swasta yang menyebutkan, tenaga kerja perempuan memang dibutuhkan dalam ranah digital karena memberikan dampak positif terhadap perekonomian, membawa lebih banyak keragaman & inklusivitas terhadap ekosistem, dan tentu saja mendukung pemberdayaan perempuan, agar dapat terus berperan aktif dalam masyarakat. 

"Ketiga, presentasi dari knowledge partners BCG Jakarta, yang disampaikan oleh Lenita Tobing, memotret persona perempuan sesuai dengan pekerjaan dan usahanya, usulan kurikulum untuk peningkatan keterampilan, dan rencana aksi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan masa depan mereka," katanya.

Singkatnya, tindakan kolektif dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan pengembangan keterampilan perempuan dan ketahanan digital.

"Rangkuman dari semua temuan utama selama tiga pleno terakhir, kami kemudian akan dipresentasikan di Ministerial Conference on Women’s Empowerment, yang akan berlangsung di Bali bulan depan, di depan setiap menteri yang bertanggung jawab untuk pemberdayaan perempuan dan kesetraan gender di negara-negara G20," ujarnya. 

Selain itu, para delegasi turut menggali pendekatan, kebijakan, program, komitmen sektor swasta dan rekomendasi dari seluruh negara anggota G20 dalam menerapkan pendekatan dan Tindakan nyata untuk memberdayakan perempuan agar siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang.