Soroti Rumah Sehat dari Anies, Pengamat: Positioning Politik di Senjakala Masa Bakti Tanpa Urgensi

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menilai bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti sejumlah nama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta sebagai langkah positioning.

"Dia harus punya sebuah kebijakan, menurut saya, tak peduli pro dan kontra," kata Adib pada Warta Ekonomi, Jumat (5/8/22).

Baca Juga: Seringkali Disebut Pembawa Polarisasi Politik, Anies Tegaskan Itu Bukan Perpecahan, Ada Urutannya!

Langkah tersebut Adib nilai berdasarkan masa bakti Anies Baswedan yang berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Minimal, kata Adib, Anies mesti memaintain bahwa namanya mesti diingat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Dia tidak peduli bahwa kebijakan itu apakah berhasil atau tidak. Karena menurut saya tidak ada yang urgen dengan kebijakan itu, merubah nama rumah sakit, enggak ada yang urgen. Tidak menyelesaikan masalah," katanya.

Adib menilai, kebijakan yang diambil Anies dalam merubah nama rumah sakit menuai kritik. Menurutnya, kebijakan Anies tidak mengangkat isu yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta.

"Banyak yang mengkritisi, sebenarnya yang dibutuhkan itu, ya, rakyat miskin bagaimana punya rumah susun, dan lain sebagainya," kata Adib.

Berdasarkan analisanya, Adib juga menegaskan bahwa perubahan nama yang dilakukan Anies Baswedan malah menimbulkan banyak polemik di banyak pihak. Karena menurutnya, banyak administrasi yang mesti diubah.

Lebih lanjut, Adib mengatakan bahwa kebijakan semacam itu malah membentuk citra negatif pada sosok Anies Baswedan, meski dia melihat bahwa kebijakan tersebut hanya sebatas positioning.

Baca Juga: Pencopotan Ferdy Sambo Gak Cukup, Jenderal Listyo Harus Lakukan Ini Juga, Demi Institusi Polri!

"Walaupun secara langkah politik ini hanya positioning saja biar nama Anies ini selalu dikenang, terlepas dari itu polemik, itu negatif, yang saya lihat hanya seperti itu, tidak ada urgensinya," tegasnya.