Racun Ferdy Sambo: Rocky Gerung Sebut Jika Ada Pembubaran Polisi, DPR Ikut

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo kepada ajudannya Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J ternyata memiliki dampak kuat kepada kekuasaan DPR, khususnya komisi III. 

Komisi yang bertanggung jawab di bidang hak asasi manusia, dan keamanan ini juga berkewajiban memantau kinerja Polri. 

Namun, kasus pembunuhan berencana kemudian munculnya kekaisaran dan sindikat-sindikat pekerjaan ilegal seperti narkoba dan judi online di tubuh Polri mengisyaratkan bahwa DPR sebagai pengawas sudah lalai akan tugasnya. 

Hal ini juga diungkapkan oleh seorang filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia, Rocky Gerung.

Baca Juga: Beredar Peta Geng Mafia di Polri yang Seret Nama Komjen Agus, Rocky: Semua Buruk Kecuali Beberapa Orang

“Kerusakan di kepolisian merupakan hasil dari tidak adanya pengawasan komisi tiga (DPR),” katanya dilansir dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (23/8/2022). 

Ia merasa, setelah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Komisi tiga malah melakukan upaya menggeretak, padahal lebih baik mereka jawab saja dengan narasi 

Mengenai kasus Ferdy Sambo, Jurnalis senior, Hersubeno Arief juga menambahkan bahwa ada tiga cluster dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J ini.

“Klaster pertama adalah klaster hukum pidananya, yaitu tentang kasus pembunuhan sendiri. Yang kedua adalah tentang penghilangan atau perintangan penyidikan (obstruction of justice). Bahkan sampai menjerat 80 orang lebih,” ungkapnya. 

“Dan yang ketiga adalah tentang merancang dan menyebarkan informasi palsu. Termasuk Kapolres Jakarta Selatan (Kombes Budhi Herdi),” tambah Hersubeno.

Baca Juga: Benny Mamoto Minta Maaf Imbas Keterangan di Kasus Ferdy Sambo, Rocky Gerung: Jadi Kompolnas Itu Harus Tidak Percaya Dulu pada Keadaan! 

Rocky menimpali, bahwa masalah kriminalitas (pembunuhan berencana) yang dilakukan Pak Sambo ini bisa dibilang selesai, meskipun selesai di atas kertas. Tinggal bagaimana masyarakat bisa bersama-sama mengawal kasus ini hingga selesa.

“Lalu berikut, adalah tentang mereka yang penghilangan atau perintangan penyidikan (obstruction of justice). Ini juga mudah sebetulnya, karena hanya tentang kepatuhan mereka kepada Pak Sigit (Kapolri),” ungkapnya.