Mendagri Tandatangani Nota Kesepahaman Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan untuk Mendukung Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kamis (25/8/2022).

Penandatanganan tersebut dilakukan Mendagri bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Andika Perkasa dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad. Penandatanganan ini juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP.

Baca Juga: Kemendagri Lakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menkopolhukam yang telah menginisiasi penandatanganan MoU tersebut. "Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko yang telah menginisiasi acara ini. Karena ini (penandatanganan MoU) kita bisa mendapatkan sumber pembiayaan baru, non-APBN (dan) non-APBD, yang paling penting kan itu," terang Mendagri.

Mendagri membeberkan sejumlah tugas Kepala BNPP yang salah satunya memperkuat dan mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. Upaya ini bertujuan untuk memeratakan pembangunan Indonesia dari pinggiran sesuai visi Presiden Joko Widodo.

"(Pembangunan) tidak hanya di kota-kota, di desa sudah diperkuat beliau (Presiden) dengan undang-undang desa, anggaran desa, menteri desa. Nah ini perbatasan juga diperkuat, ini tugas kita bersama," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/8/2022).

Dia menjelaskan, jika daerah perbatasan kuat secara ekonomi dan kesejahteraan, maka hal itu menjadi bagian dari pertahanan strategis nasional. Pasalnya, dengan begitu masyarakat di daerah perbatasan tidak bergantung pada negara tetangga dalam memenuhi kebutuhannya. Dia juga menyebutkan sejumlah kebutuhan yang dapat mendukung pembangunan di daerah perbatasan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing.

Baca Juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Lakukan Optimalisasi APBD demi Kendalikan Inflasi di Daerah

"Ini sesuaikan dengan karakteristiknya, seperti kemarin di Miangas karena dia potensinya perikanan, (maka berikan) mesin perahu untuk mereka, di Natuna juga perlu seperti itu, kalau perlu bangun cold storage," terangnya.

Adapun, Panglima TNI Andika Perkasa maupun Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan komitmennya dalam mendukung pembangunan di daerah perbatasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan ucapan terima kasih terhadap pihak yang telah menandatangani MoU tersebut.