KLHK Gandeng Humas Seluruh Kementerian dan Lembaga Bumikan 'Indonesia’s FOLU Net Sink 2030'

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak Hubungan Masyarakat (Humas) seluruh Kementerian/Lembaga membumikan program Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Hal ini disampaikan Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ruandha Agung Sugardiman dalam kegiatan Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Jakarta (12/9/2022).

Ruandha menyampaikan pentingnya peran hutan tropis untuk pengendalian iklim dan sasaran penurunan emisi sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030, yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Baca Juga: KLHK bekerja sama dengan Mowilex Tanam 10.000 Bibit Mangrove di Belitung

"Capaian ini ditentukan oleh pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut (dekomposisi gambut dan kebakaran gambut); peningkatan kapasitas hutan alam dalam penyerapan karbon (melalui pengurangan degradasi dan meningkatkan regenerasi); restorasi dan perbaikan tata air gambut; restorasi dan rehabilitasi hutan; pengelolaan hutan lestari dan optimasi lahan tidak produktif untuk hutan tanaman dan tanaman perkebunan," jelas Ruandha dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).

Ia menambahkan, untuk mendukung perencanaan operasional menuju Net Sink sampai ke tingkat tapak, Indonesia memanfaatkan tiga informasi spasial, yaitu Peta Indeks Biogeofisik, Peta Arahan Optimasi Kawasan Hutan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan/Indeks Jasa Ekosistem, dan Peta Tipologi Kelembagaan.

Baca Juga: Guru Besar IPB Beberkan Kunci Suksesnya Aksi Mitigasi Sektor FOLU Net Sink 2030

Terdapat dua kebijakan instrumen yang disampaikan dalam Indonesia's FOLU Net Sink 2030, yaitu kebijakan umum dan kebijakan mangrove. Kebijakan umum yaitu prakondisi kawasan hutan, mempertahankan hutan alam yang masih tersisa, mendorong terjadinya regenerasi hutan alam terdegradasi, efisiensi penggunaan lahan dan optimasi lahan tidak produktif, akselerasi kegiatan penyerapan karbon, pengembangan kebijakan fiskal untuk sektor FOLU, penegakan hukum, dan penguatan basis data sektor FOLU.

Ruandha juga menambahkan bahwa tidak kalah penting adalah potensi mangrove seluas 3.364.080 ha yang dimiliki oleh Indonesia. Mangrove dapat menjadi peluang untuk kontribusi dalam mengurangi emisi GRK.