Adopsi Teknologi untuk Genjot Produksi Susu Sapi Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pelibatan sektor swasta dinilai dapat mempercepat adopsi teknologi pada peternakan sapi, yang salah satu dampaknya adalah meningkatkan produktivitas susu.

”Pelibatan swasta dapat mempercepat adopsi teknologi pada peternakan sapi karena mereka memiliki metode kemitraan yang bersifat jangka panjang, ada kontinuiti pada program tersebut. Program kemitraan dengan swasta juga memberikan kesempatan kepada peternak untuk meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan, melalui transfer pengetahuan dan teknologi,” jelas Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ibnu Budiman.

 Ibnu melanjutkan, saat ini produksi susu segar Indonesia hanya mampu memenuhi 22% kebutuhan susu nasional. Dengan meningkatnya konsumsi susu dan target nasional untuk memenuhi setidaknya 60% kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri pada tahun 2025, peningkatan produktivitas peternakan sapi perah menjadi penting.

 Untuk itu, kata dia adopsi teknologi, teknik dan praktik manajemen peternakan terbaik oleh peternakan sapi perah sangat dibutuhkann untuk meningkatkan produktivitas susu sapi sangat dibutuhkan.

Namun, karena sebagian besar peternak sapi perah adalah petani kecil, berinvestasi dalam teknologi merupakan tantangan karena biaya, skala produksi yang kecil, dan kurangnya informasi dan motivasi.

”Pendekatan sektor swasta lebih efektif untuk memastikan adopsi teknologi karena mereka memahami masalah yang dihadapi peternak terkait kualitas susu dan manajemen peternakan dari interaksi sehari-hari. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan adopsi teknologi dan produksi susu sapi peternak,”tambahnya.

Ibnu juga menambahkan, Kementan juga perlu merevisi dan melaksanakan Permentan Nomor 13/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan untuk melaksanakan alih teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai kemungkinan skema kemitraan antara perusahaan dan peternakan.

Pemetaan transfer teknologi yang ada dari sektor swasta, donor, dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk memastikan intervensi yang diberikan tepat sasaran. Intervensi dari pemerintah sendiri dapat melengkapi dan memfasilitasi para peternak melalui pendekatan berbasis pasar.