Menko Airlangga: Pemerintah Siapkan Strategi Besar untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebagai langkah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, berbagai risiko perlu dihadapi termasuk risiko dari perubahan iklim jangka panjang.

Untuk menghadapi hal tersebut, ia menyebut pemerintah menyusun strategi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Strategi yang dijalankan pemerintah antara lain melalui UU Cipta Kerja adalah percepatan digitalisasi, pemberantasan kemiskinan, hingga peningkatan output perekonomian dengan hilirisasi industri yang berbasis dengan prinsip keberlanuutan ekonomi hijau," ujar Airlangga dalam acara CIMB Niaga, Rabu (21/9/2022).

Baca Juga: CIMB Niaga Dorong Kolaborasi Demi Mitigasi Perubahan Iklim

Airlangga mengatakan, transformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah bahwa ekonomi hijau terus menjadi mainstream dari kebijakan pemerintah dan komitmen ini ditunjukan dengan target pemerintah untuk zero emission di 2060 atau lebih cepat. 

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong pengembangan inovasi di berbagai sektor seperti pada energi baru terbarukan, perlindungan hutan, dan lahan gambut.

"Peningkatan produktivitas lahan, penanganan limbah terpadu, dan penggunaan teknologi untuk ekonomi hijau," ujarnya.

Lanjutnya, pascakonferensi tingkat tinggi di Glasgow, Indonesia memperkuat komitmen untuk mencapai target tersebut dan Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi hingga 2060 sebesar Rp77 ribu triliun.

"Pembiayaan ekonomi hijau menjadi sangat penting dan pemerintah mendorong berbagai instrumen untuk membiayainya, antara lain green sukuk, dan juga beberapa pemanfaatan dari refinancing green sukuk dengan pengembangan pembangunan fasilitas infrastruktur energi terbarukan sebagai PLTS, mikro hidro, mini hidro, dengan proyek ini bisa dihitung pengurangan emosi yang bisa dicapai," ungkapnya.

Selain pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), instrumen alternatif seperti pembiayaan campuran perlu disiapkan terutama dengan menampung dana dari filantropi, swasta serta dari berbagai lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan seperti ADB dan World Bank. 

"Badan pengelola dana lingkungan hidup juga sudah didirikan dan ini untuk membantu pembiayaan pada program ekonomi hijau," ucapnya.