G20 Empower Ikut Perumusan Draft Leaders Declaration di Pertemuan Sherpa G20

Dukung penuh para perempuan pelaku di UMKM sebagai inti pemulihan ekonomi, adalah salah satu isu prioritas G20 EMPOWER di bawah Kepresidenan Indonesia. Selain itu G20 EMPOWER juga menyoroti isu-isu yang terkait dengan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja termasuk dalam posisi kepemimpinan, serta dalam aksi membangun ketahanan digital dan ketrampilan masa depan untuk perempuan agar tidak tertinggal.

Menindaklanjuti hal tersebut, Rinawati Prihatiningsih, Co-Chair G20 EMPOWER yang juga Wakil Ketua DPP IWAPI hadir sebagai salah satu kontributor substansi prioritas Gugus Kerja dalam pertemuan Sherpa G20 ke-3 diselenggarakan pada 27-29 September 2022 di Yogyakarta, dengan fokus utama penyusunan draf leaders’ declaration sebagai dokumen yang akan diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 15-16 November 2022. 

"Ini juga sebagai tindak lanjut dari Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE), yang diselenggarakan di Bali, pada 24-26 Agustus 2022, yang telah berhasil memperkuat komitmen negara-negara G20 terhadap pengarusutamaan kesetaraan gender," ungkap Rinawati, Rabu (28/9/2022).

Baca Juga: G20 Empower Sukses Hasilkan Lampiran Teknis Rekomendasi Aksi Akselerasi Tiga Isu Prioritas di MCWE G20 2022

Pokok-pokok substansi yang dirumuskan setidaknya berisi satu paragraph yang ringkas, namun bernas dan tidak mengurangi makna substansi yang telah dihasilkan dari pertemuan-pertemuan sidang pleno yang telah dilaksanakan masing-masing Working Group. Sesuai arahan Co-Sherpa G20 Indonesia, Edi Prio Pambudi yang juga sebagai Deputi Bidang Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian, dan Dian Triansyah Djani selain sebagai Co-Sherpa G20 Indonesia, juga Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas. 

Semangat untuk bekerjasama mencari solusi sangat terasa di tengah ketegangan geopolitik global. “Apresiasi kepada seluruh delegasi yang telah memberikan kontribusi, masukan dalam pokok-pokok substansi Leaders’ Declaration tidak saja pada saat paragraf yang menyangkut G20 EMPOWER juga paragraf-paragraf substansi dari Working Group yang lainnya,” tutur Rina.

Semua pihak juga sepakat, untuk menempatkan perempuan sebagai inti dari upaya pembangunan dan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan akses digital dan kesenjangan upah akan dilanjutkan, tetapi juga lebih jauh lagi untuk menghilangkan hambatan partisipasi ekonomi dan kewirausahaan bagi perempuan. 

G20 EMPOWER akan meneruskan format aliansi, berbeda dari kelompok kerja G20 lainnya dengan menyatukan sektor swasta dan pemerintah untuk mencari solusi yang dapat ditindaklanjuti, serta untuk melacak dan mengukur kemajuan dalam memajukan pemberdayaan perempuan.

"Untuk mempromosikan perubahan di tingkat global, G20 EMPOWER memanfaatkan jejaring advokatnya, sebuah jejaring yang terdiri dari lebih dari 400 CEO dan kepala asosiasi atau organisasi yang berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi yang dikembangkan oleh G20 EMPOWER. Untuk mempercepat penerapan rekomendasi, tambahan 73 praktik baik ditambahkan ke Buku Pedoman Praktik Baik 2022 (Best Practices Playbook 2022), agar perusahaan dapat memanfaatkan wawasan ini dan mendorong perubahan," tutur Rinawati.

Baca Juga: Para Menteri G20 Sepakati Kompendium Bali untuk Investasi Berkelanjutan

Di bawah Kepresidenan Indonesia, ada tiga isu prioritas yang dirinci dan diselaraskan, yang menjadi dasar komitmen dari sektor swasta, dan rekomendasi untuk pemerintah. Seperti pertanggungjawaban pelaksanaan KPI, perusahaan swasta didorong untuk mengukur dan melaporkan KPI G20 EMPOWER setiap tahun melalui pemantauan tingkat perusahaan Dashboard yang merupakan kerjasama antara ILO dan OECD, akan dirilis secara tahunan dimana dashboard memuat perkembangan KPI kepemimpinan perempuan.

Pemerintah juga direkomendasikan untuk berperan aktif, memfasilitasi, dan mendorong komitmen bersama dengan sektor swasta untuk memantau dan menyusun data KPI di tingkat nasional.

"Perempuan di UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, perusahaan swasta didorong untuk menyediakan program dukungan khusus untuk perempuan di UMKM, termasuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dukungan," tutur Rinawati.

Pemerintah juga disarankan untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung program perempuan di UMKM. Lalu, membangun Ketahanan Digital dan Keterampilan Masa Depan untuk Perempuan. 

Perusahaan swasta juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam membangun keterampilan masa depan digital bagi perempuan dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi digital, membuat program pelatihan yang disesuaikan untuk perempuan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan.