Atasi Kerawanan Pangan, G20 Inisiasi Pertemuan Kementerian Keuangan dan Pertanian

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presidensi G20 Indonesia menginisiasi pertemuan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk mendiskusikan upaya yang dapat dilakukan G20 untuk mengatasi kerentanan pangan. Inilah saat yang tepat untuk membangun momentum mendirikan koordinasi finance-agriculture secara berkelanjutan.

Demikian mengemuka dalam pertemuan hari kedua pada rangkaian Framework Working Group (FWG) Presidensi G20 2022 yang berlangsung secara hibrid di Kuta, Bali pada 29-30 September 2022.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, hari kedua pertemuan berfokus pada tingginya harga pangan dan ancaman risiko ketahanan pangan. Baca Juga: Hadapi Tantangan Global, Negara G20 Sepakat Perkuat Koordinasi Kebijakan

"Harga pangan tahun 2022 meningkat secara signifikan yang diperparah dengan peningkatan harga energi dan pupuk, bencana kekeringan yang terjadi di beberapa negara, dan juga tingkat hutang yang tinggi menjadi hambatan pembiayaan ketahanan pangan," ujarnya dalam pernyataan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Dia bilang, sebagian besar negara anggota G20 sepakat untuk terus mengatasi permasalahan kerawanan pangan melalui perdagangan pangan global, peningkatan koordinasi antar negara, dan pemberian bantuan bagi negara miskin.

"Serta meningkatkan keterlibatan organisasi internasional dan lembaga pembiayaan untuk berperan dalam meningkatkan produksi dan distribusi pangan," pungkasnya.

Pada topik diskusi lainnya yaitu risiko perubahan iklim, perlu adanya kerja sama internasional yang dapat memastikan implementasi kebijakan terkait net zero policy yang merata dan juga terjangkau bagi negara-negara berkembang dan miskin. Kredibilitas kebijakan moneter dan insentif juga diyakini dapat mengurangi biaya makroekonomi dari kebijakan iklim.

Network for Greening Financial System (NGFS) memaparkan perlunya transisi yang ambisius di semua sektor ekonomi. Hal ini akan lebih ekonomis ketimbang transisi tidak teratur (disorderly) yang dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang.

"Negara anggota G20 bersepakat bahwa aktivitas transisi perlu segera dilakukan dengan memperhatikan kapasitas masing-masing negara, sekalipun terdapat tantangan global yang menghambat," papar Erwin. Baca Juga: Ekonomi Indonesia Makin Membaik, Paling Tinggi Diantara Negara Anggota G20

Presidensi G20 Indonesia, salah satunya melalui penyelenggaraan FWG dalam jalur keuangan, telah berhasil dan senantiasa mendorong negara anggota G20 dalam menjunjung semangat multilateralisme untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, inklusif di masa depan.

Selanjutnya, pada periode Presidensi G20 tahun 2023 yang akan dipimpin India, terdapat agenda prioritas FWG yang mencakup kerawanan pangan, implikasi makroekonomi dari perubahan iklim, dampak makro dan fiskal globalisasi keuangan di dunia pascapandemi.