Achmad Nur Hidayat Beber 6 Langkah yang Perlu Diambil Pemerintah Terkait Tragedi Kanjuruhan Berdarah, Simak!

Peluru gas mata seharusnya tidak digunakan dalam pertandingan sepak bola jelas publik tidak bisa terima jika pelaku tragedi yang menewaskan ratusan orang tersebut hanya bersifat oknum saja. Ini adalah kesalahan sistematis yang ending-nya adalah perubahan sistem persepakbolaan Indonesia yang lebih baik lagi.

Ketiga, Menghukum PSSI yang diketuai oleh Mochaman Iriawan, Seorang Purnawiraan Kepolisian yang gagal melakukan pembinaan kepada panitia penyelenggara BRI liga 1. Kegagalan PSSI melakukan pembinaan ini fatal buat Indonesia. Indonesia berpotensi kehilangan kesempatan untuk menjadi tuan rumah untuk World Cup, Piala Asia, Liga Bergensi lainnya.

Besarnya Korban lebih dari 200 orang kematian menyebabkan Indonesia menjadi peringkat teratas dalam salah satu episode paling mematikan dalam sejarah sepak bola. Pada tahun 1964, setidaknya 300 orang tewas di Peru setelah keputusan tidak populer oleh wasit pada pertandingan sepak bola memicu kerusuhan di stadion nasional negara itu.

Baca Juga: Firli Bahuri Mohon Siap-siap Kalau Mau Senggol Anies Baswedan Meski Minim Bukti, Analisis Rocky Gerung Tajam: Anies 'Dijamin' Dua Tokoh!

Keempat, Mengevaluasi Kinerja Kemenpora. Menteri Zainudin Amali harus bertanggungjawab juga atas tragedi kematian dalam sejarah sepakbola di dunia terbesar sejak 1964. Menteri Zainudin Amali diduga melakukan pembiaran atas penyelengaran BRI Liga 1 yang serampangan dan tidak profesional. Zainuddin Amali diduga memaksakan BRI liga 1 sepak bola untuk segera bertanding tanpa melakukan pengecekan terhadap kesiapannya diberbagai daerah

Kelima, Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat keamanan terutama kinerja kepolisian yang terkuak ketidakprofesioanalnya sejak kasus Sambo mencuat. Ada dugaan BRI Liga 1 adalah even yang dipaksakan oleh para pihak yang terkait dengan institusi kepolisian baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka motif bisnis daripada motif keselamatan publik.

Keenam, Presiden jangan lagi bernarasi seperti kasus sambo dimana meminta usut tuntas pembunuhan brigadir J kemudian berpangku tangan tanpa melakukan cross-check informasi terkait apa yang sedang dilakukan aparatnya.