BKKBN: Audit Kasus Stunting Tekan Kemiskinan Ekstrem

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan audit kasus stunting tak hanya bermanfaat bagi program percepatan penurunan stunting, tetapi juga untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

“Audit kasus stunting yang rutin digelar BKKBN bersama kepala daerah dan tim percepatan penurunan stunting tidak hanya penurunan prevalensi stunting, tapi juga menekan kematian ibu dan bayi serta kemiskinan ekstrem,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, kemarin.

Hasto menuturkan audit kasus stunting merupakan suatu kegiatan untuk diskusi dan menggali kasus-kasus stunting yang sulit diatasi dengan melibatkan ahli seperti dokter spesialis anak, spesialis kebidanan, spesialis gizi sampai psikolog.

Audit kasus stunting dapat membantu suatu wilayah untuk mendata kondisi keluarga dan menyampaikannya pada para ahli supaya bisa segera mendapatkan rekomendasi para ahli. Walaupun demikian, data tidak akan disebarkan ke masyarakat karena meliputi data pribadi keluarga.

Dalam melakukan audit, tim audit akan mendata penyebab dari terjadinya stunting pada anak, faktor penyebab kematian ibu dan bayi. Variabelvariabel yang ada dalam audit nantinya akan bersinggungan dengan variabel kemiskinan ekstrem seperti lingkungan kumuh dan sanitasi tidak bagus

Hasto menyebutkan audit kasus stunting memiliki tiga manfaat yakni dapat segera mendapatkan rekomendasi intervensi dari ahli yang bersangkutan. Kedua, pemerintah dan pihak terkait dapat menambah pengetahuan, sedangkan bagi tim percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem dapat melakukan langkah tepat untuk mengentaskan kedua masalah itu.

Ketiga, para ahli mendapatkan manfaat untuk mengetahui peta penyebaran stunting dan kemiskinan ekstem, sehingga dapat melakukan kajian sebagai bentuk tindak lanjut ke depannya untuk meminimalisasi risiko yang lebih tinggi lagi.

Hasto berharap agar semua pemerintah untuk memfasilitasi para petugas di lapangan. Bila terkendala jarak, pemerintah di daerah dapat mendatangkan ahli secara virtual untuk menekan biaya