Pemenuhan Hak Disabilitas, HLIGM-FRPD Hasilkan Deklarasi Jakarta, Disetujui 53 Negara Asia-Pasifik

High Level Intergovernmental Meeting on Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (HLIGM-FRPD) 2022 resmi ditutup pada hari ini, Jumat (21/10/2022). Dalam pertemuan yang digelar selama 3 hari tersebut, 53 negara anggota Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) dan sembilan negara asosiasi menyetujui Deklarasi Jakarta yang ditujukan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.

"Melalui Deklarasi Jakarta, sekali lagi kita menegaskan komitmen global kita terhadap kehidupan yang lebih baik bagi semua orang dengan disabilitas," ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini saat memimpin agenda tinjauan akhir implementasi dasawarsa penyandang disabilitas di Asia-Pasifik 2022, di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Baca Juga: Mensos Risma Pamerkan Hasil Karya Para Penyandang Disabilitas Dihadapan Para Delegasi HLIGM-FRPD

Jakarta Declaration fokus pada implementasi efektif Strategi Incheon dan Deklarasi Beijing termasuk rencana aksi untuk mempercepat implementasi Strategi Incheon. Untuk diketahui, Strategi Incheon menggarisbawahi perlunya melakukan investasi strategis untuk implementasi dan berkomitmen mengambil langkah-langkah menuju pembangunan inklusif disabilitas yang bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait, terutama organisasi penyandang disabilitas dan entitas sektor swasta, untuk mempercepat aksi mempromosikan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Mensos Risma mengungkapkan, dengan Deklarasi Jakarta, dunia menegaskan komitmen global terhadap kehidupan yang lebih baik bagi semua orang dengan disabilitas. "Untuk itulah, saya mendorong semua peserta untuk melanjutkan kerja sama yang sangat baik satu sama lain, serta untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membuat rekomendasi yang diformulasikan selama pertemuan ini. Saat ini dan dekade berikutnya, kita harus berkumpul dan menyelesaikannya, dan kita akan melakukannya," ujar Mensos Risma.

Adapun beberapa poin Jakarta Declaration yang baru saja disepakati, antara lain: Pertama, menyelaraskan legislasi nasional dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, setelah Konvensi diratifikasi atau diaksesi, dengan melakukan tinjauan yang komprehensif dan tetap terhadap legislasi nasional dan peraturan daerah yang sesuai.

Kedua, mempromosikan partisipasi yang berarti pada perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas beragam dari segala usia, termasuk dengan berkonsultasi secara erat dan secara aktif melibatkan anak-anak dan remaja penyandang disabilitas melalui organisasi perwakilan mereka, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan tentang kebijakan, program dan proses politik melalui akomodasi yang wajar.

Ketiga, dalam konteks memberikan perhatian khusus pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang beragam dan penyandang disabilitas perempuan, anak-anak dan lanjut usia, meningkatkan aksesibilitas lingkungan fisik, transportasi umum, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, informasi dan layanan penting yang terkait dengan risiko bencana dan keadaan darurat kesehatan masyarakat dan layanan publik lainnya.

Keempat, menggalakkan kekuatan sektor swasta, termasuk sumber dayanya, inovasi dan technology talent, untuk memajukan pembangunan yang inklusif disabilitas dengan mengadopsi kebijakan pengadaan publik yang inklusif disabilitas untuk mempromosikan penerapan desain universal dan langkah-langkah aksesibilitas untuk infrastruktur, teknologi dan layanan informasi dan komunikasi yang diperoleh secara publik.

Baca Juga: 105 Penyandang Disabilitas Digandeng Mensos Risma, Tampilkan Pentas Seni Sambut Delegasi Dunia!

Kelima, mempromosikan pendekatan siklus hidup yang responsif gender untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan program terkait disabilitas, dengan memberikan perhatian khusus pada anak-anak, remaja, perempuan dan penyandang disabilitas lanjut usia.

Keenam, berdasarkan informasi yang diberikan oleh lembaga nasional yang berwenang dan sumber-sumber lain yang diakui, yang sesuai, mengambil tindakan untuk menutup kesenjangan data disabilitas dan memperkuat kapasitas untuk melacak kemajuan dalam pembangunan inklusif disabilitas di tingkat nasional dan subnasional dengan menghasilkan data yang sebanding dan berkualitas yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas lintas sektor.