DPR menegaskan masyarakat kecil harus dipastikan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT). Pasalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memiliki dampak yang cukup luas kepada masyarakat.
Pemerintah diketahui telah menyalurkan BLT BBM sebagai respons kenaikan BBM yang memberikan multiplier effect (efek berganda) kepada kondisi perekonomian nasional.
Dilansir dari website resmi www.kemenkeu.go.id bahwa sejauh ini BLT telah disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) per September dan Oktober 2022.
Total nilai dana BLT yang disalurkan mencapai Rp 6,2 triliun dengan masing-masing warga menerima Rp 300 ribu. Sedangkan untuk pencairan BLT pada November, masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan dirinya.
"DPR RI mendukung pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat agar dapat diterima secara efektif dan tepat sasaran," ujar Ketua DPR, Puan Maharani.
Pengamat kebijakan publik Davis Roganda mengatakan subsidi yang berasal dari bahan bakar akan terus membuat APBN semakin membengkak. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat pilihan yang cukup berat di masa pandemi.
"Subsidi terus yang akan membengkakkan anggaran soal APBN jadi itu persoalan soal ekonomi Indonesia juga sudah cukup berat di masa pandemi kemarin. Jadi ini memang pilihan berat bagi pemerintah tapi akhirnya diputuskan untuk mengupayakan pemulihan ekonomi negara," ujar Davis.
Davis juga mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini juga pasti berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat kecil. Khususnya berdampak kepada daya beli.
"Memang masalah kenaikan BBM ini tentu yang paling berdampak itu adalah ekonomi masyarakat kecil karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap daya beli," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: