Lambannya Penyerahan DIM dan Sejumlah Masalah RUU EBT

Meski begitu, ia menilai secara keseluruhan RUU tersebut cukuplah komprehensif dalam menciptakan iklim energi baru dan terbarukan di Indonesia.

"Tapi secara keseluruhan, draf RUU EBT itu cukup komprehensif yang mengatur banyak hal termasuk dalam penerapan tarif," ucapnya. 

Ia menilai belum selesainya Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) kemungkinan diakibatkan masalah teknis.

"Ya itu saya kira masalah teknis yang harus segera diselesaikan," ujar Fahmy. 

Fahmi mengatakan lambannya penyelesain RUU yang disebut karena daftar isian masalah (DIM) yang masih belum diserahkan pemerintah ke DPR harus segera dapat diberikan untuk memberikan kepastian akan RUU tersebut.

"Kan DPR bisa menyurati pemerintah untuk segera menyerahkannya," ujarnya. 

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran sudah adanya komitmen antara pemerintah dan DPR untuk dapat menyelesaikan Undang-undang tersebut sebelum adanya sidang G20 di Bali November 2022 mendatang.

"Saya kira komitmen bersama dan DPR kan bisa menyurati pemerintah atau mengingatkan pemerintah untuk segera diselesaikan," ungkapnya.

Meski begitu, ia menilai terkait masalah substansi dalam undang-undang itu justru yang harus disepakati bersama. 

"Misalnya draf yang berisi tentang multi-buyer dan multi-seller-nya PLN ini jelas bertentangan dengan UU dan itu tidak boleh dan itu harus disepakati oleh pemerintah dan DPR jangan sampai berlawanan dengan UU," tutupnya.

Payung Hukum yang Jelas

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan payung hukum percepatan transisi energi perlu diwadahi dalam bentuk undang-undang EBT. 

"Waktu semakin mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan investasi dalam pengembangan EBT," ujar Bhima saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Senin (24/10/2022).

Ia mempertantakan komitmen pemerintah yang sudah sangat jelas dalam mencapai Net Zero Emission pada 2060 yang berbanding terbalik dengan lambannya pengesahan RUU EBT. 

"Tapi kenapa RUU EBT tidak segera disahkan? Membuat Omnibus Law Cipta Kerja bisa cepat selesai, begitu juga dengan Omnibus Law Pajak UU HPP," ujarnya. 

Lanjutnya, urgensi RUU EBT padahal lebih penting sebagai momentum mendorong sumber pertumbuhan ekonomi yang baru lewat EBT.

"Kenapa ditunda terus? Khawatir ada lobi pengusaha di sektor fosil dan ekstraktif yang menghambat pembahasan RUU EBT," ucapnya.

Menurutnya, jika ada polemik misalnya soal definisi energi terbarukan apakah mencakup hilirisasi batu bara, tentu hal yang terang bahwa transisi energi ingin menjauhkan dari sumber fosil harus jadi patokan utama.

"Apalagi EBT dalam artian mendorong pengembangan nuklir, itu sebaiknya di-drop saja. Sehingga pembahasan RUU EBT fokus pada pengembangan energi terbarukan, seperti hidro, surya, angin, dan gelombang. Itu cara agar percepatan RUU EBT bisa dilakukan," ungkapnya.

Alasan yang Tak Tepat

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyesali tindakan Kementerian Keuangan yang belum menyetujui DIM RUU EBT karena Power Wheeling dengan dalih PLN sedang mengalami over capacity. 

"Padahal kita tahu persis bahwa persoalan over capacity itu kan bukan selama-lamanya, kita bicara undang-undang yang akan berlaku cukup lama paling tidak 10 tahun ke depan setelah dia diundangkan sementara over capacity kan tidak selama itu," ujar Fabby saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Jumat (28/10/2022).

Fabby juga mempertanyakan perihal keberatan Kemenkeu akan Power Wheeling tersebut, apakah Kemenkeu sudah melakukan studi kajian. Bukan hanya itu, jika fokus dari Kemenkeu, kebijakan tersebut akan merugikan PLN juga menjadi pertanyaan.

"Bukankah itu bagus untuk PLN ke depannya karena kemudian dia bisa menyewakan jaringan tenaga listrik itu dan sekaligus power wheeling itu bisa menaikan target energi terbarukan dan mendukung transisi energi," ujarnya.

Lanjutnya, Fabby menilai bahwa Power Wheeling itu diperlukan sehingga pemanfaatan energi terbarukan tidak hanya bergantung pada PLN, tapi bisa mendorong berbagai pihak untuk memanfaatkan energi terbarukan.

"Kan power wheeling itu penggunaan jaringan bersama khususnya untuk industri, mereka bisa untuk membeli langsung energi terbarukan ya dari pihak lain dengan menggunakan power wheeling, dan di sini juga akan mendorong PLN untuk lebih cepat mengadopsi pembangkit energi terbarukan," ucapnya.

Adapun alasan industri ataupun konsumen membutuhkan energi terbarukan karena untuk menurunkan emisi rumah kaca, sementara intensitas emisi listrik PLN tinggi 0,8 juta ton per MWh, sedangkan Vietnam 0,55 juta ton per MWh, jadi selisihhya dengan Indonesia 30 persen. 

Menurutnya, industri yang berorientasi ekspor, mereka ingin menurunkan kadar karbon dari listrik. Di mana jika PLN tidak cepat menurunkan kadar karbon tersebut, maka mereka kemungkinan besar akan mencari sumber lain.

Sumber lain dari energi yang bisa dipakai oleh industri tersebut, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau dengan membeli listrik energi hijau.

"Sekarang kan tidak bisa dilakukan itu dengan direct per case, dengan power wheeling, opsi itu dimungkinkan bahkan PLN pun sebenarnya bisa mendapatkan manfaat, jadi industri bisa beli langsung dari anak perusahaan PLN yang menggunakan energi terbarukan tapi menggunakan skema power wheeling, jadi pilihan opsinya banyak terkait power wheeling, swasta bisa mengembangkan, anak perusahaan PLN bisa mengembangkan, dan dengan itu PLN bisa mengoptimalkan jaringanya," ungkapnya.

"Transmisi itu kan orang bayar power wheeling, kan PLN seperti jalan tol sudah saya charge saja per kwhnya, per kwhnya berapa kan bisa diatur nanti pentarifanya," imbuhnya.

Fabby mengatakan lambannya tindakan pemerintah yang masih menunda penyerahan DIM sudah seharusnya membuat DPR mengambil tindakan dengan menyurati pemerintah. 

"DPR harus menyampaikan permintaan kepada pemerintah untuk segera mengirimkan," ujarnya. 

Adapun alasan pemerintah belum mengirimkan DIM tersebut karena ada satu hal yang masih belum sepakat yaitu Power Wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik yang diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang masih belum disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Karena itu, jadi Power Wheeling untuk EBT, nah ini malah ditolak oleh Kemenkeu, menurut saya si enggak paham tuh Kemenkeu. dan sepertinya perlu segera presiden turun tangan, jangan-jangan ibu Kemenkeunya juga tidak paham Power Wheeling itu apa," ucapnya. 

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena adanya penolakan Kemenkeu yang kurang punya dasarnya justru menghambat agenda presiden untuk mempercepat pencapaian energi terbarukan.

"Ingat target 23 persen 2025 juga adalah target Jokowi diatur dalam Perpres 22 2017, jadi menurut saya dibahas di rapat kabinet kalau perlu Menkeu ditegurlah karena penolakan itu tidak berdasar, dan saya sarankan Ibu Menkeu untuk mengundang pakar-pakar yang kompeten untuk memberikan nasehat soal Power Wheeling itu," ungkapnya.