Apa Keuntungan Adanya Pusat Data Nasional yang Kini Dibangun di Cikarang? Simak!

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, proyek Pusat Data Nasional (PDN) akan menghemat pengeluaran APBN. Hal ini disampaikannya saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Pusat Data Nasional (PDN) pertama yang terletak di kawasan Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022).

Johnny menjelaskan, PDN yang dibangun memiliki peran penting untuk memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan berbasis digital (e-governance) yang lebih efisien.

Baca Juga: Telan Dana Hingga Rp2,59 T, Intip Kecanggihan Pusat Data Nasional Indonesia

"Harapannya adalah efisiensi, tata kelola data yang lebih efisien. Memperkuat e-governance dan menghasilkan Satu Data Indonesia untuk pengambilan keputusan berbasis data," kata Menkominfo di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022).

Menkominfo menegaskan, pembangunan PDN ini nantinya dapat juga berdampak pada efisiensi server yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Johnny, dalam lingkup untuk pemerintah saja, saat ini ada 2.700 pusat data yang memakan biaya besar tiap tahunnya.

Johnny menuturkan, terdapat beberapa aplikasi pemerintah yang besar yang harus terus dijaga, seperti aplikasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk aplikasi PeduliLindungi.

"Itu aplikasi besar yang harus kita jaga. Namun, mengintegrasikan ini di dalam satu sistem yang baik akan dilakukan di sini juga sehingga layanan e-goverment menjadi lebih baik. Ini juga untuk mendukung Kementerian PAN dan RB. Nanti komunikasi terkait pemanfaatan sistemnya, Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB karena terkait dengan tugas dan fungsi utama terkait e-goverment itu ada di Kementerian PAN dan RB. Kemenkominfo menyiapakan infrastruktur dan Kemenkeu menyiapkan pembiayaannya," tandas Johnny.

Menkominfo mengatakan, proyek ini dibiayai melalui bantuan Pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan APBN rupiah murni sebesar 15 persen. Adapun total nilai kontrak senilai 164,6 juta euro atau setara dengan Rp2,59 triliun.