Perlu Dukungan Hukum
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan, merasa yakin industri kelapa sawit akan tetap maju sepanjang hukum ditegakkan dengan baik.
“Penegakan hukum sesuatu yang memang harus dilakukan, yang penting dijalankan dengan profesional dan bukan dicari-cari. Penegakan hukum harus menjadi bagian utuh dari kepastian hukum,” sebut Daniel.
Daniel mengingatkan, industri sawit sangat strategis dan menguatkan posisi Indonesia di hadapan dunia. Karenanya, selain terus memperkuat hilir, pemerintah juga harus mampu menempatkan Indonesia sebagai penentu harga sawit dunia.
Ia menjelaskan, industri sawit menyangkut berbagai produk strategis seperti pangan, sandang, dan energi dunia.
"Pertumbuhan Indonesia saat ini masih bisa positif dan neraca perdagangan bisa surplus, ya karena sawit salah satunya. Jadi, bila industri ini terguncang maka kebalikannya yang akan terjadi,” begitu ucapnya.
Hal serupa juga diingatkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Dia mengamati, pendapatan negara dari industri kelapa sawit bisa diandalkan setelah batu bara.
"Industri sawit kita terus tumbuh. Dan diferensiasi produk turunannya dari hari ke hari semakin banyak. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat,” ucap Mulyanto.
Hanya saja, menurut pengamatannya, yang kini menjadi masalah adalah harga minyak sawit di pasar domestik relatif tinggi. Hal ini diamatinya karena pasar yang oligopolistik.
"Ini perlu ditata oleh pemerintah. Termasuk membangun pabrik sawit oleh koperasi rakyat, BUMD atau BUMN. Ini tentu juga akan semakin menyerap tenaga kerja,” terangnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat