Polisi menunjukkan barang bukti BBM solar bersubsidi yang diangkut di atas truk saat konferensi pers di Kantor Ditpolairud Polda Bali, Denpasar, Bali, Kamis (2/6/2022). Ditpolairud Polda Bali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan barang bukti sebanyak 11.400 liter solar yang ditimbun tersangka berinisial AY dan SM untuk kemudian digunakan serta dijual untuk kapal-kapal berukuran diatas 30 GT yang sesuai aturan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi. | Kredit Foto: Antara/Fikri Yusuf
Peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menilai untuk dapat mencapai transisi energi, maka Indonesia harus mampu memberantas mafia solar terlebih dahulu.
Menurutnya, untuk dapat memberantas mafia solar dapat dilakukan mulai dari membersihkan penegak hukum terlebih dahulu. Dengan begitu, bisa dipastikan penegakan hukum dapat bertindak secara benar terkait dengan penyimpangan solar subsidi ini.
"Misalnya omongan Menteri ESDM yang mengatakan solar digunakan oleh perusahaan sawit oleh perusahaan tambang, begitu pun Dirut Pertamina juga ngomong begitu. Itu dulu coba diselesaikan, aparat penegak hukum langsung bertindak melakukan investigasi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, siapa-siapa saja perusahaan yang terlibat menggunakan solar subsidi yang seharusnya dilarang menurut aturan," ujar Daeng dikutip dari akun YouTube Sinar Harapan Net, Rabu (30/11/2022).
Baca Juga: Jangan Bicara Transisi Energi, Kalau Belum Mampu Berantas Mafia Solar
Kemudian dengan merapikan seluruh aturan yang ada. Daeng menilai dengan adanya Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) yang mengawasi penggunaan solar di hilir, seharusnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat bertindak dengan mengeluarkan regulasi yang bagus, sehingga tidak ada penyimpangan.
"Kalau masih terus terjadi penyimpangan ini, untuk apa mereka semua ini ada, sementara penggunaan solar dengan jumlah besar dengan subsidi yang besar jelas merupakan satu perkara besar dalam suksesnya Indonesia di dalam melakukan transisi energi," ujarnya.
Daeng menilai dunia akan mengatakan bagaimana Indonesia melakukan transisi energi, sementara solar subsidi di dalam negeri menjadi barang bancakan para mafia dan itu dibiarkan berlarut oleh kekuasaan, oleh pemerintahan tanpa ada solusi dan penyelesaian yang bersifat menyeluruh.
"Jadi kita bicara transisi energi seperti omong kosong kalau masalah sesimpel itu tidak bisa diselesaikan dengan benar, sekarang ada kasus-kasus seperti pencurian solar di Tuban, ada banyak sekali peristiwa penimbunan solar," ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti
