Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sanksi Baru buat Kim Jong Un Lagi Digodok Amerika, Gedung Putih: Mereka Tolak Cara Tulus Kami

Sanksi Baru buat Kim Jong Un Lagi Digodok Amerika, Gedung Putih: Mereka Tolak Cara Tulus Kami Kredit Foto: Reuters/KCNA
Warta Ekonomi, Washington -

Amerika Serikat sedang mengerjakan babak baru sanksi terhadap Korea Utara, kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, Kamis (1/12/2022). 

"Kami memiliki serangkaian tindakan sanksi baru yang akan datang saat kami berbicara," katanya dalam sebuah konferensi di Seoul yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di AS dan grup media JoongAng Korea Selatan.

Baca Juga: Bukan Korea Utara! Korea Selatan Sukses Dibuat Panik Jet Tempur China dan Rusia Gara-gara...

Dilansir Reuters, Sullivan, yang berbicara melalui tautan video langsung, tidak merinci tetapi mengatakan Washington berkomitmen untuk menggunakan tekanan dan diplomasi untuk membujuk Korea Utara agar menyerahkan persenjataan nuklirnya.

"Bintang Utara" dari kebijakan Korea Utara AS Joe Biden adalah denuklirisasi semenanjung Korea, dan tetap teguh dalam mengejar tujuan itu sambil fleksibel dalam bekerja dengan mitra tentang cara mencapainya, katanya.

Dia menunjuk peningkatan kerja sama antara AS, Korea Selatan, dan Jepang, yang telah meningkatkan latihan militer bersama. AS juga bekerja pada kehadiran regional yang lebih "terlihat" dari aset strategisnya, kata Sullivan, mengacu pada senjata utama seperti kapal induk dan pembom jarak jauh.

Korea Utara mengatakan denuklirisasi tidak dapat dilakukan, dan menuduh AS dan sekutunya melakukan kebijakan "bermusuhan", termasuk sanksi, yang membuatnya tidak punya pilihan selain memperluas militernya.

Sullivan mengatakan Washington tidak memiliki niat buruk terhadap Korea Utara dan terbuka untuk pembicaraan tanpa prasyarat.

"Pyongyang menolak penjangkauan yang tulus ini," katanya.

Putaran terakhir sanksi AS pada Oktober menargetkan dua perusahaan yang terdaftar di Singapura dan sebuah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Marshall yang menurut Washington mendukung program senjata dan militer Pyongyang.

Sanksi yang dipimpin AS selama beberapa dekade tidak menghentikan program rudal dan senjata nuklir Korea Utara yang semakin canggih, dan China serta Rusia telah memblokir upaya baru-baru ini untuk memberlakukan lebih banyak sanksi PBB, dengan mengatakan mereka seharusnya dilonggarkan untuk memulai pembicaraan dan menghindari bahaya kemanusiaan.

Sullivan mengatakan pemerintah tidak memiliki ilusi tentang tantangan tersebut, tetapi AS tetap berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: