Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Polemik Sinyal 'Uban dan Kerutan Wajah' Presiden Jokowi, Peneliti Sebut Harus Netral

Polemik Sinyal 'Uban dan Kerutan Wajah' Presiden Jokowi, Peneliti Sebut Harus Netral Kredit Foto: Andi Hidayat

Meskipun begitu dengan sistem multipartai banyak dan sistem presidensial tak jarang membuat kerumitan tersendiri karena pemerintah dinilai kurang efektif dalam mengeksekusi program-program yang bermanfaat untuk rakyat.

“Terkait dengan pemilu 2024, pemerintah bertanggungjawab atas kesuksesannya. Karena itu, pemilu 2024 yang notabene sangat kompleks itu harus disiapkan dengan baik,” kata Zuhro.

Pemerintah dan semua stakeholders pemilu partai politik (sebagai peserta pemilu), KPU, Bawaslu, DKPP, institusi penegak hukum, dan birokrasi memiliki tugas dan fungsi serta peran masing-masing yang harus diembannya secara efektif agar pemilu berjalan lancar, berkualitas, berkeadaban dan damai. “Presiden seharusnya above all selama mengemban tugasnya sebagai presiden, tidak menunjukkan dukungan dan pilihannya terhadap calon tertentu karena hal ini akan menyulut kontroversi dan polemik serta perdebatan publik yang tak pernah henti.

Sementara tugas-tugas Presiden yang utama adalah menjalankan visi besar yang sudah dicanangkan selama periode 2019-2024. Artinya Presiden tidak perlu memerankan dirinya sebagai pengabsah calon presiden karena hal ini akan menimbulkan diskriminasi terhadap calon-calon yang ada.

Sesuai dengan konstitusi, rekrutmen capres–cawapres akan dilakukan partai-partai politik. Karena itu, serahkan saja ke partai politik untuk melakukan rekrutmen itu agar tidak memunculkan silang sengkarut.

Polemik dukungan para elite terhadap calon-calon yang akan berkompetisi harus mengikuti koridor yang ada, tidak melanggar etika atau kepatutan sehingga awal tahapan pemilu 2024 dimulai dengan kompetisi yang sehat. Bukan malah sebaliknya diinterupsi oleh narasi, diksi atau ujaran-ujaran negatif yang cenderung saling mengasikan satu sama lain.

Zuhro mengatakan, bangsa Indonesia harus belajar dari pemilu dan pilkada yang sudah dilaksanakan sejak 1999 dan bisa mempertimbangkan dampak-dampaknya terhadap negara dan rakyat. Karena itu, para elite dan aktor silahkan saja ikut berkompetisi dalam pemilu 2024, namun jangan melupakan tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat.

Baca Juga: Berkembang Pesat di Era Jokowi, Rocky Gerung Soroti Kemampuan Buzzer: Kayak Anjing Keluar Kandang!

“Dengan begitu kita berharap agar semua kita bisa berperan positif sesuai dengan porsi masing-masing untuk mengawal pemilu 2024 agar tidak disimpangkan dan melanggar hukum. Mari kita hindari pemilu yang bisa menuai sengketa dan konflik serta kerusuhan."

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Bagikan Artikel: