Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mulai Relokasi Korban Gempa Cianjur, Pemerintah Siap Bangun Ratusan Rumah Berkonsep RISHA

Mulai Relokasi Korban Gempa Cianjur, Pemerintah Siap Bangun Ratusan Rumah Berkonsep RISHA Kredit Foto: Rena Laila Wuri
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, hingga saat ini pemerintah terus melakukan pendataan rumah yang terdampak rusak ringan, sedang hingga berat. Ia memerintahkan pihak terkait melakukan pendataan secepat mungkin agar dapat segera dilakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun menurut data dari BNPB per 30 November 2022, sudah terverifikasi sebanyak 17.864 rumah rusak dari seluruh kategori rusak berat, rusak sedang, rusak ringan (RB, RS, RR) termasuk 190 rumah ibadah, 14 faskes, 511 fasilitas pendidikan, 17 kantor gedung dan 2 jembatan rusak.

Baca Juga: Imbas Gempa, RedDoorz Salurkan Bantuan ke 200 Karyawan Properti di Cianjur

“Kita lakukan di tahap 1 sebanyak 8.341 rumah yang akan segera diperbaiki,” ujarnya saat memimpin rapat tingkat menteri (RTM) Penanganan Darurat dan Persiapan Penanganan Pasca Bencana Gempa Cianjur, di Kantor Kemenko PMK, Kamis (1/12/2022).

Menko PMK menambahkan, untuk mendukung perbaikan rumah dan fasilitas umum yang rusak, perlu dilakukan segera pembersihan puing-puing bangunan runtuh yang dikoordinir oleh BNPB dengan melibatkan TNI dan Polri.

“Kemudian dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk tahap rehab rekon agar dilakukan dengan cara efisien, efektif, dan akuntabel dan sesuai dengan peraturan & perundangan yang ada,” ujarnya.

Mengingat sifat bantuan dari pemerintah pusat adalah stimulan. Perlu ada prinsip keadilan untuk bantuan tambahan dari pemkab, pemkot, pemda atau lembaga filantropi lainnya. 

Baca Juga: Meski Izin Safari Politik Dicabut Disbudpar, Anies Baswedan Tetap akan Temui 10 Ulama Besar Aceh

“Jika ada ormas, yayasan, dan lainnya ingin membantu pembangunan rumah baru, maka harus berkoordinasi dengan KemenPUPR, Pemda, Pemkab dan Pemkot,” kata Muhadjir.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: