Banyak yang Ketar-ketir Lihat Dukungan ke Anies Baswedan, Refly Harun Heran: Dia Belum Jadi Capres, Baru Dielus-elus!
Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, saat deklarasi calon Presiden Partai Nasdem di DPP Partqi Nasdem, (4/10/2022). Partai Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Anies Baswedan dapat sorotan setelah kabar dirinya mengalami "penjegalan" karena izin penggunaan ruang publik dalam kunjungannya ke beberapa daerah secara mendadak dicabut. Desas-desus penyebab dicabutnya izin ruang publik yang akan dipakai Anies Baswedan bermunculan. Salah satu yang cukup menghebohkan adalah mulai paniknya kubu istana dan Jokowi terkait dukungan yang mengalir deras ke sosok Kandidat terkuat di luar lingkar kekuasaan Jokowi.
Terlepas dari apa penyebab dari ”penjegalan” tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku bingung dengan pihak yang mulai melakukan penjegalan, hal ini karena menurutnya sampai sekarang Anies sendiri bahkan belum resmi menjadi bakal capres.
“Jadi tahapannya dia barulah calon yang dielus-elus, nanti ketika didaftarkan KPU dia baru jadi bakal calon, ketika ditetapkan KPU baru dia jadi capres, kalau sudah terpilih maka dia calon terpilih, setelah dilantik barulah dia jadi Presiden Republik Indonesia,” jelas Refly melalui kanal Youtube miliknya dikutip Kamis (1/12/22).
Anies yang melakukan kunjungan ke berbagai daerah pun dinilai Refly tak melakukan pelanggaran kampanye. Refly berdasar pada status Anies yang kini bukan lagi pejabat publik bahkan status Capres pun belum didapatkan olehnya.
“Dia tidak curi start kampanye, karena masa kampanye belum dimulai. Lagi pula dia belum menjadi calon presiden, dia bakal calon pun juga tidak,” jelasnya.
Refly justru menyoroti kandidat lain jika melakukan hal serupa dengan Anies mengingat mereka masih menduduki jabatan penting di pemerintahan.
Hal ini tentu jelas terlarang ketika pejabat berkampanye tetapi status jabatan masih diemban maka penggunaan alat kekuasaan sangat mungkin terjadi.
“Justru lawan-lawan Anies yang diperkirakan akan menantang dia sedang dalam jabatan publik, dia bisa menunggangi jabatan publiknya untuk kemana-mana dibiayai oleh biaya negara,’
“Kalau Anies ketika dia bukan lagi pejabat publik ya dia bebas mau kemanapun, dia tidak mengguakan fasilitas publik.
Fenomena dukungan yang mengalir deras ke Anies ini pada dasarnya menurut Refly membuat “puyeng” kubu istana terkait kelanjutan rezim mereka di 2024 nanti.
“Anies ini memunculkan dilema bagi kekuasaan hari ini menurut saya,” jelas Refl.
Karenanya, Refly menganggap Anies memunculkan dilema bagi penguasa terkait sikap agar laju Anies tak sekuat sekarang ini. Sayangnya, menurut Refly hal itu belum terlalu berhasil.
“Dilemanya adalah dilarang tambah besar, tidak dilarang tambah besar juga,” ungkap Refly.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
