Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Satu Suara Sama DPR, Menkeu Sri Mulyani: RUU PPSK Adalah Tonggak Penting Reformasi Keuangan!

Satu Suara Sama DPR, Menkeu Sri Mulyani: RUU PPSK Adalah Tonggak Penting Reformasi Keuangan! Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mewakili pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dukungannya untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK), pada Kamis (8/12/2022).

"Ketua, wakil ketua dan para anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati, saya mewakili pemerintah dalam hal ini sependapat dengan DPR, bahwa RUU P2SK adalah reformasi yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, hari uni.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Pertumbuhan Ekonomi 2023 untuk Capai Target 5,3%

Pemerintah juga sepakat bahwa metode omnibus yang digunakan di dalam RUU P2SK ini sudah efektif dan komprehensif diterapkan di dalam sektor keuangan.

Menurut Sri Mulyani, RUU P2SK menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat sektor keuangan dan mendorong perekonomian Indonesia

"RUU P2SK ini dapat membawa sektor keuangan yang stabil, inovatif, efisien inklusif dan dipercaya. Sehingga, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkesinambungan," pungkasnya.

Dengan begitu, kata Sri Mulyani, Indonesia dapat menopang pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh pelosok negeri.

"RUU P2SK ini juga dapat mendorong roda perekonomian masyarakat. Ini juga sangat tepat waktu dan sangat relevan, karena kita melihat dinamika perekonomian global dan domestik yang masih dipenuhi ketidakpastian," lanjutnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan RUU P2SK ini turut mendukung reformasi lainnya yang sudah dilakukan. 

Baca Juga: RUU PPSK Jadi Kontroversi Gegara Pengawasan OJK Akan Koperasi, DPR: Pengawasan Dilakukan Jika...

"Di antaranya melalui berbagai legislasi, seperti UU 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah," tandasnya.

Baca Juga: Kritik Baliho Erick Thohir, Gus Umar: Demi Cawapres NU Jadi Gini

Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: