Koperasi Batal Diawasi OJK, Menkeu: Ini Perkuat Jati Diri Mereka!

Pembahasan terakhir Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menghasilkan kabar baik bagi masyarakat anggota koperasi.

Usai menuai penolakan, RUU PPSK akhirnya menetapkan pengawasan koperasi simpan pinjam dikembalikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), dan tidak jadi diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: RUU PPSK Jadi Kontroversi Gegara Pengawasan OJK Akan Koperasi, DPR: Pengawasan Dilakukan Jika...

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangann (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ikut bersuara.

"Koperasi ini yang selama ini mendapat perhatian dari masyarakat, maupun orang koperasi. Kita semua sepakat, ini tidak boleh melemahkan jiwa dan jati diti koperasi," tegas Sri Mulyani.

Namun, ia melanjutkan, OJK tetap akan mengatur dan mengawasi kegiatan koperasi, tetapi hanya untuk yang berada di dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan.

Baca Juga: Wujudkan Regulasi Perkoperasian Ideal, KemenKopUKM Buka dan Serap Seluas-luasnya Aspirasi Publik

"Kalau koperasi yang melakukan kegiatan di luar anggota, terutama yang menyangkut sektor keuangan, pengawasannya oleh OJK," pungkasnya.

Sri Mulyani meyakinkan bahwa koperasi di sektor keuangan akan diawasi dengan baik oleh OJK. "Supaya tidak menimbulkan korban bagi masyarakat, terutama yang bukan anggota koperasi," katanya.