Isu Tiga Periode Bergulir Kembali, Demokrat: Jokowi Terus Cari Cara Biar Langgeng
Kredit Foto: Instagram/Kamhar Lakumani
Perbincangan perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu 2024 kembali menyeruak ke permukaaan dan didendangkan para elite politik. Kali ini adalah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menjadi dalangnya.
Menanggapi ini,Partai Demokrat melihat ada gelagat dari Presiden Jokowi yang terkesan tidak mau mengakhiri jabatannya pada 2024. Demokrat melalui Deputi Bappilu Kamhar Lakumani mencurigai pihak penguasa menunggangi sejumlah pimpinan lembaga tinggi untuk menggaungkan penambahan masa jabatan presiden hingga penundaan Pemilu 2024.
"Ini menjelaskan bahwa Pak Jokowi tak pernah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya dua periode saja sebagaimana diperintahkan konstitusi," kata Kamhar, Minggu (11/12/2022). Baca Juga: Nggak Puas Bagi Hasil Migas, Bupati Meranti Ancam Jokowi: Apa Perlu Meranti Angkat Senjata?
Menurut Kamhar, Jokowi selalu mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu, ia mewanti-wanti Jokowi untuk patuh terhadap konstitusi dan bukan malah melawan.
"Kami ingatkan Pak Jokowi untuk taat asas, jangan menjadi Malin Kundang reformasi dan membunuh demokrasi yang melahirkannya," ujar Kamhar.
Sebelumnya, Kamhar mencurigai ada yang menunggangi Bambang Soesatyo yang kerap menyinggung tiga periode Presiden Jokowi. Adapun pihak yang dicurigai menjadi penunggang Ketua MPR RI itu ialah pihak penguasa.
"Kuat dugaan pernyataan Bamsoet yang terbaca sebagai bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode adalah titipan dari penguasa," kata Kamhar.
Dugaan itu semakin menguat setelah Kamhar merujuk pernyataan serupa yang pernah disampaikan AA Lanyalla Mattalitti. Ketua DPD itu diketahui menyinggung penambahan jabatan presiden hingga penundaan Pemilu.
"Jika demikian adanya, tentu Ini berbahaya, satu persatu pimpinan lembaga tinggi negara menjadi target operasi politik untuk mendukung pelanggengan kekuasaan penguasa. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi," kata Kamhar.
Kamhar mengatakan publik dan penggiat demokrasi wajib curiga. Ia menganggap wajar dan menjadi sangat berdasar jika menduga isu tiga periode adalah operasi politik penguasa yang masih terus berlanjut.
"Karena terus bergulir dan semua aktor-aktor kuncinya adalah figur-figur yang berada pada lingkar dalam kekuasaan mulai dari Pak LBP yang mengatasnamakan bigdata ternyata kemudian publik membacanya sebagai bigdusta, Menteri Bahlil yang mengatasnamakan investasi sebagai justifikasi perpanjangan masa jabatan, Ketum PAN Pak Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Pak Airlangga dan Ketum PKB Cak Imin," tutur Kamhar.
"Ketiganya juga menyampaikan hal yang sama atas nama aspirasi rakyat, dan kini pimpinan lembaga tinggi negara Ketua DPD RI dan Ketua MPR RI," kata Kamhar.
Bamsoet Singgung Tiga Periode
Diketahui, Bamsoet memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
"Ini juga harus dihitutung betul, apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ujar Bamsoet. Baca Juga: Bamsoet Sebut-sebut Presiden 3 Periode, Orang PDIP Murka: Itu Mengkhianati Kontrak Politik dengan Rakyat!
Sebelumnya, Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2%.
Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.
Apalagi, menurut Bamsoet, pemerintah telah kehilangan kesempatan bergerak saat Indonesia dua tahun dilanda pandemi Covid-19.
"Kemudian kita sama-sama tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali. Tapi terlepas itu, saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa?" kata Bamsoet.
"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?" sambung Bamsoet. Baca Juga: Singgung Penundaan Pemilu, Bamsoet Disamakan dengan Harmoko di Era Orde Baru
Bamsoet melihat masyarakat tidak terlalu terkejut atas kinerja yang telah dicapai pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Apalagi jika mengacu kepada penanganan pandemi yang dinilai sukses ditangani Jokowi. Termasuk pelaksanaan G20 hingga kebijakan ekonomi, penangannan bencana dan lain yang sudah dilakukan Jokowi.
"Artinya, Jokowi dalam penilaian saya memiliki sense of crisis yang sangat tinggi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Nah pertanyaan saya kembali, apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Pak Jokowi atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja hari ini," tutur Bamsoet.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajar Sulaiman
