Wartsila Nilai Indonesia Sedikit Terlambat Memulai Transisi Energi

Perusahaan penyuplai mesin pembangkit listrik dan sistem penyimpanan energi, Wartsila, menilai Indonesia akan menghadapi jalan panjang untuk dapat mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Energy Business Director Australasia Wärtsilä Energy, Kari Punnonen menilai Indonesia baru akan bergerak untuk tren transisi energi yang bersih dan terbarukan, sementara sebagian negara lain sudah memulainya dan bahkan sudah di tengah tren itu.

"Indonesia sebagai negara yang besar memang sedikit lambat untuk memulai," ujar Kari saat diwawancarai Warta Ekonomi beberapa waktu lalu. 

Baca Juga: Wartsila Sebut Tengah Kembangkan Bahan Bakar dari Hidrogen

Kari menilai jika dibandingkan dengan Filipina, Indonesia dapat dikatakan masih tertinggal. Pasalnya Filipina telah menjalankan lebih banyak proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin (PLTA).

"Sudah ada proyek pembangkit listrik setara beberapa ribu MegaWatt dari energi matahari di Filipina," ujarnya.

Lanjutnya, saat ini Indonesia telah mengalami kemajuan karena tengah membuat roadmap menuju NZE pada 2060. Menurutnya, keputusan tersebut adalah hal yang tepat untuk dapat mengarahkan upaya dari negara di dunia untuk dapat menyelamatkan bumi.

Kari menilai keputusan tersebut adalah hal yang tepat, ditambah lagi dengan adanya kebijakan yang tidak memberikan izin untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara baru. 

"Saya kira Indonesia berada di good pathways, right decision," ungkapnya. 

Dia berharap, komitmen yang dilakukan oleh Indonesia dengan tidak mengizinkan pembangunan PLTU batu bara dapat terus dilakukan dan membuat banyaknya kontrak baru dengan sumber energi terbarukan akan bermunculan di sepanjang proses transisi energi. 

Selain itu, ia juga berpesan agar Indonesia jangan sampai salah memilih teknologi dan jenis pembangkit listrik baru. Harus diperhitungkan sampai 30 tahun ke depan apakah teknologi dan pembangkit itu masih tetap bisa digunakan.

"Kita sudah lihat contoh di beberapa negara di mana keputusan salah sudah dibuat dan semua orang tidak paham kenapa setelah sepuluh tahun tidak bisa digunakan lagi," ucapnya.