Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Heboh Asing hingga PBB Koar-koar Soal KUHP, Australia Kasih Kelengkapan Informasi buat Warganya!

Heboh Asing hingga PBB Koar-koar Soal KUHP, Australia Kasih Kelengkapan Informasi buat Warganya! Kredit Foto: Reuters/Jason Lee

Orang Indonesia harus lebih khawatir

Namun, seberapa besar ketakutan turis dengan berlakunya KUHP baru ini, Dr Intan Paramaditha dari Macquarie University di Australia mengatakan rakyat Indonesia-lah yang seharusnya paling khawatir.

Ia mengatakan untuk mengerti efek dari KUHP ini, "kita perlu melihatnya bukan sebagai kemenangan konservatisme Islam seperti yang dipikirkan banyak orang, tetapi sebagai monster Frankenstein yang dibangun di atas berbagai kepentingan yang saling berhadapan." 

"Ini adalah hasil negosiasi antara berbagai partai politik, baik sekuler maupun Islamis, dengan tujuan politik yang berbeda sehingga berisi banyak peraturan draconian, tetapi jika dibaca dengan cermat, juga memuat banyak pengecualian."

"Itu sebabnya saya pikir yang paling mengkhawatirkan bukanlah khusus tentang seks di luar nikah."

Intan menambahkan dengan pendekatan neoliberal, pemerintah Indonesia yang semakin agresif saat ini untuk merebut posisi yang lebih kuat di pasar global, pariwisata dan industri kreatif akan tetap menjadi prioritas.

"Makanya bukan pariwisata yang kita khawatirkan, tapi berkurangnya ruang berpikir kritis." 

Intan mencontohkan pasal larangan tentang pengetahuan tertentu yang dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. 

"Gagasan tersebut bisa berupa apa saja, seperti gagasan kemerdekaan Papua Barat, yang bisa dimaknai berseberangan dengan persatuan bangsa dalam Pancasila."

Meski undang-undang mengizinkan diskusi ini dilakukan di universitas dan lembaga penelitian, menurut Intan tidak mudah untuk menyelenggarakan diskusi publik yang kritis sehingga pengetahuan akhirnya hanya akan dapat diakses oleh elit intelektual, sementara masyarakat dianggap tidak siap untuk ide-ide berbahaya. 

"Dalam hal ini publik sebagai massa yang miskin informasi dan mudah terprovokasi seperti yang digambarkan kediktatoran Suharto dipertahankan, dan ini adalah masalah yang lebih dalam dari hukum ini."

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: