Kemarahan Bupati Meranti Nggak Main-main Sampai Ancam Angkat Senjata dan Gabung Malaysia, Netizen: Tidak Nasionalis!

Video viral kemarahan Bupati Meranti, Muhammad Adil, kepada jajaran pemerintah pusat termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Apalgi, dalam video tersebut keluar kata-kata ancaman untuk mengangkat senjata dan bergabung dengan Malaysia.

"Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya kami biarkan saja sudah ambil Rp10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem," kata Adil dalam video di akun YouTube Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Minggu (11/12/2022).

Baca Juga: Bupati Meranti 'Ngamuk' ke Pegawai Kemenkeu, Sentilan Ruhut Sitompul: Tolong Kepala Daerah Jangan Sok Mentang-mentang

Pernyataan itu disampaikan Adil da­lam acara rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu. Dalam acara itu, Adil mempertanyakan soal Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti.

Adil tak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lucky Alfirman saat menjawab pertanyaannya.

"Jadi, kalau daerah miskin ada minyak, bapak ibu ambil uangnya entah dibawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas," katanya.

Adil kembali mempertanyakan ba­gaimana bisa pendapatan dari tambang minyak di Meranti bertambah, tetapi uang yang mereka peroleh justru berkurang.

"Maksud saya, kalau bapak tak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebe­lah," ujarnya.

Adil bahkan sempat melontarkan pernyataan terkait apakah perlu rakyat Meranti angkat senjata untuk menyele­saikan hal ini.

"Apa perlu Meranti angkat senjata, kan tak mungkin. Kalau tidak bisa nanti kita ketemu di mahkamah," ucap Adil.

Dalam kesempatan itu, Adil sempat menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan. Pernyataan ini dia lontarkan lantaran kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima Pemkab Meranti.

"Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan 100 dolar AS per barel. Namun, pada 2022 ini, DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan 60 dolar AS per barel," beber dia.

Adil mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan 100 dolar AS per barel pada 2023.

Baca Juga: Eneg Lihat Orang Kemenkeu Sampai Ancam Angkat Senjata dan Pisahkan Diri ke Negara Lain, Ekonom Kecam Keras Bupati Meranti: Makar!

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar AS per barel," kata Adil.

Adil mengaku sampai mengejar orang dari Kemenkeu hingga ke Bandung untuk mendapat penjelasan.