Jokowi Mau Bersih-Bersih Nasdem Lewat Reshuffle? Hati-Hati, Nasdem Bisa Tembus....

Sejarah politik Indonesia menunjukkan sisi emosional sangat berpengaruh. Terutama penentuan sikap politik masyarakat. ''Karena (bisa) dianggap partai yang dizalimi,'' imbuhnya.

Apalagi, secara logika "kemarahan" pada sikap Nasdem kurang tepat. Sebab, komitmen untuk berkoalisi pasca Pemilu 2019 dengan keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan untuk Pemilu 2024 merupakan momentum berbeda.

Baginya, tidak ada kewajiban bagi partai dalam sebuah koalisi untuk selalu bersama dari pemilu ke pemilu.

''Kalau presiden tersinggung dengan Nasdem dan diganti, itu mencoreng level kenegarawanan,'' kata Hendri Satrio.

Kalaupun dilakukan, pemilihan menteri baru tidak juga mudah dan bisa saja menciptakan friksi. Jika nama yang digadang-gadang seperti FX Hadi Rudyatmo dimasukkan, misalnya, bisa memunculkan persoalan dengan PDIP. Rudy dikenal sebagai pendukung Ganjar Pranowo.

''Masa iya tinggal setahun mau menimbulkan friksi?'' terangnya.

Sisa dua tahun ini, sebaiknya presiden mulai fokus untuk mengakhiri pemerintahan dengan soft landing. Sehingga bisa meninggalkan kursi dengan kesan baik.

Jika ingin reshuffle, maka keputusannya harus berbasis kinerja. ''Kalau, misal, ternyata presiden (melakukan) reshuffle buat para menteri (yang) sibuk nyapres itu keren. Masyarakat tepuk tangan,'' jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga berharap presiden tidak baper dengan Nasdem.

Dia mengingatkan, Nasdem sebagai partai yang sudah mendukung sejak periode pertama. "Kami juga dengan Nasdem dulu di kubu yang berbeda," ujarnya.

Baginya, jika sikap politik Nasdem pada 2024 dikaitkan dengan kabinet, itu merupakan bentuk campur tangan presiden.

Padahal, mendukung capres manapun merupakan kewenangan mutlak partai. ''Biarkan proses kandidasi berlangsung alami,'' katanya.