Pengamat Sebut Aneh Jika MK Kabulkan Gugatan Soal Pemilu dengan Sistem Proporsional Tertutup: Tidak Masuk Akal!

Kegaduhan di kalangan elite politik soal sistem pemilu jadi sorotan hangat. Sebagaimana diketahui, muncul wacana penerapan kembali sistem proporsional tertutup yang mana ada sejumlah pihak yang melakukan gugatan agar sistem proporsional terbuka yang sekarang digunakan segara diganti.

Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat mengungkapkan Keputusan menerapkan pemiluproporsional terbuka sebetulnya merupakan produk Mahkamah Konsitusi (MK) yang sebelumnya memutuskan mengubah dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka.

“Tentu saja akan menjadi hal yang sangat aneh jika MK nantinya mengabulkan aturan tersebut. MK bukanlah lembaga peradilan yang jika ada novum atau bukti baru maka sebuah putusan bisa ditinjau kembali,” jelas Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Senin (9/1/23).

Baca Juga: Ganjar Pranowo Mohon Buka Kuping Lebar-lebar! Anak Buah Prabowo Subianto Nggak Main-main: Tolong Serius Urus Banjir di Jawa Tengah!

Achmad menilai ada sesuatu yang janggal plus aneh jika sistem proporsional tertutup kemnbali diberlakukan.

Ia menyinggung soal beda cara pemilihan presiden yang dipilih secara langsung tetapi tidak dengan para wakil rakyat.

“Memang adalah sesuatu hal yang janggal dan tidak masuk akal jika saat presiden sendiri dipilih langsung oleh masyarakat akan tetapi wakil rakyat yang bertugas mengawasi presiden justru kembali tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dikembalikan lagi kepada partai politik,” ujarnya.

Achmad bahkan menyebut pemberlakuan sistem tertutup sama saja dengan balik zaman otoriter Orde Baru di mana segala sesuatunya ditentukan oleh partai politik sehingga yang ada adalah kedaulatan partai politik dan bukan kedaulatan rakyat.

“Seorang anggota parlemen yang terpilih oleh sistem proporsional tertutup tentunya akan lebih mengutamakan kepentingan partai politik ketimbang kepentingan masyarakat. Karena dia akan merasa dirinya terpilih sebagai anggota parlemen adalah karena otoritas ketua umum dan elite partainya dan bukan dipilih oleh masyarakat sehingga dia merasa punya tanggung jawab terhadap masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Telak! Nggak Ada Lagi yang Bisa Dibanggakan, Rocky Gerung Sebut Jokowi Bakal Mati-matian Pertahankan Proyek IKN: Dia Sangat Delusional!

Karenanya, Achmad menilai sikap delapan partai parlemen yang mengeluarkan sikap menolak sistem proporsional tertutup harus diapresiasi.

“Kesepakatan bersama oleh 8 partai politik parlemen minus PDIP itu adalah langkah yang patut kita apresiasi di tengah abainya parlemen saat ini terhadap suara rakyat. Setidaknya mereka masih punya itikad baik meskipun hanya sedikit untuk menyelamatkan demokrasi dari Oligarki partai politik,” jelasnya.