Tegaskan KUHP Tak Ganggu Kepentingan Publik, Menkumham Yasonna: Investor Jangan Khawatir!

Yasonna menilai, dalam pasal tersebut tidak adanya perubahan yang substantif dengan KUHP yang lama, perbedaan hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak melakukan pengaduan.

"Hanya saja terjadi penafsiran yang salah serta tersebar secara luas menjadikan ketentuan baru tersebut dinilai memberikan dampak yang negatif bagi sektor pariwisata dan investasi di Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga: Soroti Revisi KUHP, Demokrat Kritisi Soal Pasal Karet: Jangan Sampai Jadi Alat Kekuasaan 'Menggebuk' Lawan Politik

Selain itu, Yasonna juga menegaskan bahwa tidak ada kaki tangan dalam pasal ini karena hotel tidak wajib meminta dokumen pernikahan terhadap pasangan yang akan menginap.

Lebih lanjut, Yasonna menyampaikan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk sosialiasi dan meluruskan interpretasi terkait pasal ini.