Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bentrok Pekerja di Morowali Tak Akan Terjadi Jika Pemerintah Lakukan Ini

Bentrok Pekerja di Morowali Tak Akan Terjadi Jika Pemerintah Lakukan Ini Kredit Foto: Twitter
Warta Ekonomi, Jakarta -

Bentrokan antar tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA) China di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) tidak akan terjadi jika diawal masuknya investasi pemerintah membatasi masuknya pekerja asal China.

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai bahwa bentrokan tersebut terjadi karena adanya masalah kecemburuan dan diskriminasi dari perusahaan ataupun penguasa setempat. 

"Yang jelas mengenai kerusuhan yang terjadi di Morowali kita tahu bahwa tersangkanya pekerja lokal semua. bentrok di morowali itu akar masalahnya adalah pasti kecemburuan, diskriminasi penguasa dan lain sebagainya," Ujar Refly dikutip dari akun YouTube-nya, Sabtu (28/1/2023). Baca Juga: Eddy Soeparno Komentar Soal Kasus Morowali: Jangan Sampai Investasi Korbankan Tenaga Kerja Lokal

Refly mengatkan bahwa hal tersebut harusnya bisa dihindari jika diawal investasi tersebut masuk, pemerintah memberikan peraturan akan tenaga kerja yang harusnya dibawa oleh China dalam pengerjaan proyek smelter nikel itu. 

"Kalau dulu tenaga asing itu hanya betul-betul yang skill labor sebuah tenaga yang tidak bisa digantikan oleh orang Indonesia tapi sekarang mulai dari pegawai kasar sampai pekerja tinggi dikuasai oleh tenaga kerja asing, itu soalnya," ujarnya. 

Ia berharap dengan adanya kejadian itu akan mampu menyadarkan pemerintah terkait kondisi dimana potensi Indonesia akan terjebak dalam skema jebakan hutang yang tengah dilakukan oleh China. Baca Juga: Komisi VII DPR Menyikapi Kasus Morowali: Harus Ada Evaluasi terhadap Seluruh Filter di Indonesia

Dimana berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Refly, China saat ini memiliki skenario akan mengirimkan pasukan ke Indonesia untuk melindungi tenaga kerjanya yang muncul setelah kejadian kerusuhan di Morowali Utara dan munculnya kebencian akan TKA China. 

"Intinya mereka menuduh yang kriminal adalah pegawai lokalnya dan yang bersalah adalah pegawai lokalnya, justru tka yang harus dilindungi, ini speechless, apa iya mereka kemudian sekedar berdagang saja tidak berkeinginan menguasai," tutupnya. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Fajar Sulaiman

Advertisement

Bagikan Artikel: