Nikel Dikelola Asing, Niat Indonesia Jadi Negara Super Power Dunia Bakal Pupus

Jusuf Kalla (JK) mengemukakan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait investasi asing. 

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI ini mengatakan dalam hal tersebut kala bertemu dengan pengusaha di wisma Kalla Senin 30 Januari 2023 lalu.

Jusuf Kalla mengatakan bahwa investor asing jangan terlalu dibangga-banggakan apalagi sampai diberi karpet merah. 

Menurut Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik ini adalah teguran kepada pemerintah Indonesia yang membebaskan investor hingga pekerja asing keluar-masuk Indonesia dengan mudah.

Baca Juga: Menperin Diminta Fokus Awasi Smelter Nikel, Mulyanto: Jangan Takut Sama Luhut!

“Dalam pertemuan dengan para tersebut JK juga menyoroti apa yang terjadi di Morowali dimana adanya bentrok antara pekerja lokal dengan TKA Cina. JK memandang apa yang terjadi di Morowali adalah karena investor asing terlalu diberi keistimewaan,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Jumat, (03/02/23). 

“Menarik mencermati apa yang disampaikan JK terkait karpet merah yang diberikan oleh pemerintah terhadap investor asing. Apalagi dalam posisi JK sebagai mantan wakil presiden yang memahami seluk beluk dapur pemerintahan,” tambahnya. 

Peringatan JK tersebut menurut Achmad  bisa menjadi peringatan bahwa Indonesia bisa gagal menjadi negara super power dunia karena nikel dikelola asing.

“Jika kita perhatikan pemerintah saat ini memang terlalu bebas dan memberikan karpet merah dan berbagai privilege terhadap investor asing,” kata dia. 

“Bahkan lahirnya UU Ciptaker adalah bagian dari kebijakan rezim saat ini yang menganak emaskan investor asing dan menganaktirikan anak bangsa sebagai buruh atau pekerja.  Dimana dalam UU Ciptaker tersebut banyak pasal pasal yang menguntungkan investor dan merugikan kelas pekerja,” tambahnya. 

Disisi lain juga tambah Achmad, banyak investasi investasi asing yang tidak berjalan sesuai kesepakatan awal. 

Baca Juga: Pacu Volume Produksi, Hillcon Teken LOI Dengan 2 Tambang Nikel Baru

“Sebut saja proyek kereta cepat yang awalnya proyek ini dikatakan menggunakan dana swasta dalam hal ini pihak China namun dalam perjalanannya malah membebani APBN dan disetujui baik oleh Presiden maupun DPR,” katanya.

“Belum lagi proyek proyek tambang seperti pada kerusuhan di PT GNI Morowali yang sampai menewaskan 2 orang pekerja 1 berasal dari pekerja lokal dan 1 berasal dari TKA Cina,” tambahnya. 

Peristiwa ini menurut dia, betul-betul menunjukkan ada api dalam sekam dalam investasi asing di Indonesia yang sangat dibangga-banggakan oleh sebagian pejabat.