Presiden Jokowi Cukup Dua Periode Saja, Elit PKS Minta Kamus Penundaan Pemilu Ditutup: Banyak yang Mau Jadi Capres

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pendapat dari berbagai pihak terkait Pemilu 2024 memang tak bisa dibendung. Menurutnya, penyampaian pendapat tersebut merupakan bagian dari demokrasi.

Namun, ia memastikan, sembilan fraksi di DPR dan MPR sama sekali tak membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Justru sebaliknya, mereka tengah memersiapkan diri untuk menghadapi kontestasi tersebut.

Baca Juga: Wacana Jokowi Tiga Periode Memanas Lagi, Amien Rais: Saya Sudah Muak!

"Bisa saya sampaikan, sampai saat ini kalau kita bicara dalam konteks partai-partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR, tidak pernah ada pembicaraan soal penundaan pemilu itu," ujar Arsul di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (5/2/2023).

Kembali berhembusnya isu penundaan Pemilu 2024 dipandangnya sebagai bentuk konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Sebab, setiap orang dan kelompok berhak menyampaikan pendapatnya.

Baca Juga: Esemka Bangkit dari Kubur Jelang Pemilu, The Real Kendaraan Politik Jokowi Buat Jabat 3 Periode? Waspadalah!

"Konsekuensi dari negara demokrasi ada di lingkaran manapun kelompok masyarakat tersebut, ya kan tidak bisa dilarang untuk mengatakan bahwa sebaiknya pemilu itu ditunda, tetapi bagi yang tidak setuju," tegas Arsul.