Singgung Potensi Adanya Korupsi, Legislator Minta Kejelasan Transparansi Skema Pembebasan Lahan IKN

Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru terus menjadi sorotan banyak pihak termasuk mengenai pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun gedung-gedung, dll.

Mengenai hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta penjelasan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Kepala OIKN) terkait transparansi skema pembebasan lahan bagi calon ibu kota negara itu. Menurutnya perlu ada penjelasan khusus mengenai pembebasan lahan yang telah dikuasai oleh korporasi.

“Tukar menukar kawasan hutan, ini kan salah satu titik potensi korupsi-korupsi yang ada di sektor sumber daya alam. Transparansi skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi-korporasi ini harus dijelaskan. Tukar-menukar kawasan hutan harus tetap menghormati hak atas tanah yang sudah ada. Juga tanah-tanah adat yang berkaitan dengan masyarakat, harus diselesaikan dengan baik,” ujar Anis dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan pada Senin (6/2/2023) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis (9/2/23).

Baca Juga: 'Nggak Terima' Esemka Kebanggaan Jokowi Disebut Full Buatan China, Rocky Gerang Blak-blakan: Angin Ban Mobilnya Asli Indonesia!

Politisi PKS ini juga berpesan agar tukar-menukar kawasan hutan harus tetap menghormati hak atas tanah yang sudah ada. Ditekankannya, tanah-tanah adat yang berkaitan dengan masyarakat juga harus diselesaikan dengan baik. 

Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga menyinggung potensi persoalan lingkungan yang dapat terjadi. IKN digadang sebagai kota hutan yang berkelanjutan, oleh karena itu menurutnya tata kelola yang baik harus diperhatikan. 

Ia mengatakan bahwa hancurnya ekologi di pulau Jawa harus menjadi pelajaran. Kerusakan yang terjadi disebabkan karena tidak ada tata Kelola yang baik dan tidak ada penegakan hukum yang kuat terhadap perusak lingkungan. Ia menegaskan kepunahan spesies, erosi, limbah pabrik, gundukan sampah plastik, dan sebagainya hanya dapat diselesaikan dengan kepatuhan pada hukum. 

“Jadi belum terlihat kaitan yang logis antara proteksi lingkungan dengan pemindahan kantor pemerintahan ke pulau lainnya. Kerusakan masa depan di Kalimantan, akan terjadi dan sama seperti yang terjadi di Pulau Jawa jika kepatuhan terhadap hukum tidak ditegakkan,” tambahnya.