Baru-baru ini, jagat maya viral dengan video anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade yang mengamuk sampai menggebrak meja di saat momen Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Meikarta. Memberikan cerita dibalik kemarahannya itu, Andre pun menjelaskan dalam video berjudul SENGKARUT MEIKARTA!! Andre Rosiade Gebrak Meja, Gak Terima Ada Oligarki di Indonesia yang diunggah oleh akun YouTube Macan Idealis pada 16 Februari 2023.
Andre menceritakan bahwa sebelum RDPU yang dilaksanakan pada Senin, 13 Februari 2023, konsumen Meikarta telah mengunjungi beberapa Komisi di DPR dan fraksi-fraksi sejak tahun 2022 untuk menyampaikan aspirasinya.
Hingga akhirnya mereka datang ke Komisi VI DPR RI pada pertengahan Januari 2023. Menerima aspirasi dari konsumen Meikarta, Komisi VI DPR RI pun memutuskan untuk Badan Perlindungan Konsumen Negara (BPKN) sebagai mitra Komisi VI DPR RI untuk memberikan pendampingan.
Baca Juga: Rugikan Banyak Konsumen, Andre Rosiade Minta BKPM Cek Izin Megaproyek Meikarta
"Kami minta BPKN mendampingi, Badan Perlindungan Konumen Negara, mitra Komisi VI, ternyata pas kita datang, BPKN mandul pas di ruang rapat itu. Jadi BPKN kita anggap nggak bekerja. Lalu kita dengarkan aspirasi, udahlah BPKN kita skip dulu. Kita langsung undang pihak MSU. MSU ini adalah developer-nya Meikarta. Kita undang lalu berapa minggu kemudian kita undang, waktu tanggal berapa ya tanggalnya lupa, ternyata tidak datang. MSU tidak datang sebagai developer-nya Meikarta," tutur Andre seperti dikutip dari video pada Minggu (19/2/2023).
Setelah PT Sentosa Mahkota Utama (PT MSU) yang merupakan pengembang dari proyek Meikarta tidak memenuhi panggilan dari DPR RI, kasus dilanjutkan dengan melaksanakan audiensi dalam RDPU pada 13 Februari. RDPU tersebut diketahui dihadiri oleh Wakil Ketua DPR & Ketua Harian Dewan Pusat Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI fraksi Gerindra Mohamad Hekal, dan Kapoksi Komisi VI fraksi Gerindra Andre Rosiade.
Baca Juga: Kasus Meikarta Buntu, Pengamat Sebut Komisi VI DPR RI Harus Panggil Luhut Binsar Pandjaitan
Turut hadir dalam RDPU adalah Ketut Budi Wijaya selaku Presiden Direktur Lippo Karawaci Tbk sekaligus Presiden Direktur Lippo Cikarang (LPCK) yang menguasai 80% saham Lippo Cikarang dan 40% saham PT MSU, bersama dengan CEO PT MSU Indra Azwar.
Menjelaskan dibalik amarahnya dalam RDPU, Andre mengatakan, "pertama ya mereka dari awal tidak mau mencabut tuntutan. Bayangin ini konsumen, perkumpulan konsumen, komunitas pedulis konsumen Meikarta. Ada 131 konsumen yang bergabung dalam perkumpulan. Mereka berdemonstrasi, menuntut haknya, lalu karena mereka menuntut haknya karena mereka udah bayar, dijanjikan 2019 dan sampai 2022 barangnya ga ada. Mereka menuntut hak, menyuarakan aspirasi mereka. Karena mereka menyuarakan aspirasi mereka malah mereka digugat oleh Meikarta."
Ia menambahkan, "demonstrasi digugat, dianggap mencemarkan nama baik. Lalu kita anggota DPR, ngapain aja kita jadi anggota DPR? Kan DPR Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Oligarki. Nah kan aspirasi itu, kita melihat ada kedzoliman yang luar biasa dan kebetulan beririsan dengan Komisi VI, karena Badan Perlindungan Konsumen di situ lalu perizinan-perizinan ada di mitra kami sekarang BKPM, tentu ini bisa kita take over dong di Komisi VI. Di situ kita masuk. Kita melihat kedzoliman."
Meikarta telah mengajukan gugatan perdata senilai Rp56 miliar atas pencemaran nama baik kepada 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). Bahkan diketahui Meikarta mengajukan gugatan yang disebutkan untuk menyita harta bergerak dan harta tidak bergerak konsumen tergugat.
"Ini kan bentuk kedzoliman yang luar biasa, di situ menimbulkan kemarahan kami di DPR, sehingga kita tegas dan alhamdulillah ya hari Senin mereka cabut dan sejak Pak Dasco konferensi pers Jumat, lalu mereka dipanggil, mungkin ketar-ketir juga," pungkas Andre.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Nurdianti
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
Advertisement