Akhirnya, China Luncurkan Dokumen Keamanan Global, Simak!

China telah merilis Kertas Konsep Inisiatif Keamanan Global, yang berfokus pada pencegahan konflik dan mempromosikan keamanan global, sambil mengecam penggunaan sanksi dalam kebijakan luar negeri.

Inisiatif ini, yang diluncurkan oleh Kementerian Luar Negeri pada Selasa (21/2/2023), bergantung pada beberapa konsep dan prinsip inti yang dimaksudkan untuk membantu China dan komunitas internasional menavigasi dalam apa yang digambarkan oleh dokumen tersebut sebagai "era yang penuh dengan tantangan."

Baca Juga: Mobil Esemka Sebenarnya Made in China? Orang Ini Kasih Jawabannya

Dokumen ini, seperti dilihat RT, memprioritaskan tata kelola keamanan yang berpusat pada PBB, dengan menyatakan bahwa "mentalitas Perang Dingin, unilateralisme, konfrontasi blok, dan hegemonisme bertentangan dengan semangat Piagam PBB dan harus dilawan dan ditolak."

"Negara-negara juga harus menjunjung tinggi konsensus bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperjuangkan," demikian bunyi prakarsa itu, seraya menambahkan bahwa negara-negara nuklir harus memperkuat dialog dan kerja sama untuk mengurangi risiko kebuntuan nuklir.

Dokumen itu kemudian menekankan perlunya menanggapi "masalah keamanan yang sah dari semua negara dengan serius," sambil menghormati kedaulatan dan integritas teritorial mereka.

Dokumen program itu juga menyerukan untuk menyelesaikan sengketa internasional secara eksklusif melalui diplomasi.

"Perang dan sanksi bukanlah solusi mendasar bagi perselisihan; hanya dialog dan konsultasi yang efektif untuk menyelesaikan perbedaan," kata dokumen itu.

"Menyalahgunakan sanksi sepihak ... tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya menciptakan lebih banyak kesulitan dan komplikasi," tambah dokumen itu,

Menanggapi konflik antara Moskow dan Kiev, makalah tersebut menyoroti perlunya "mendukung penyelesaian politik atas isu-isu penting seperti krisis Ukraina melalui dialog dan negosiasi."

Menteri Luar Negeri China Qin Gang mengatakan bahwa inisiatif ini berusaha untuk membangun komunitas manusia dengan masa depan bersama, dan bahwa inisiatif ini "terbuka dan inklusif" bagi negara manapun untuk bergabung.

Gagasan inisiatif ini pertama kali dikemukakan oleh Presiden Chian Xi Jinping pada April 2022 sebagai sarana untuk "menegakkan prinsip keamanan yang tak terpisahkan" di dunia.

Hal ini muncul satu hari setelah China merilis laporan berjudul "Hegemoni Amerika Serikat dan Bahayanya", yang mengecam Washington karena meningkatkan persaingan kekuatan besar di seluruh dunia, melakukan 'revolusi warna', dan memicu ketegangan regional dengan kedok mempromosikan demokrasi.