Menkeu Bilang Dunia dalam Krisis, Bambang Haryo: Jangan-jangan Hanya di Indonesia Saja

Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono atau sering disapa BHS angkat bicara terkait pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut dunia dalam keadaan krisis ekonomi dan pangan serta energi di tahun 2023. 

Bahkan, pejabat lainnya mengatakan sejumlah negara akan mengalami kesulitan dan menyebutkan tahun 2023 adalah tahun yang tidak menentu. 

Baca Juga: Indonesia Harus Tetap Waspada Meskipun Selamat dari Krisis

Menurut mantan anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, pernyataan tersebut tidak berdasar sehingga berpotensi menjadi pemicu memanasnya hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain yang seolah-olah terjadi keterpurukan dan bahkan ada yang mengatakan kebangkrutan.

"Kondisi ekonomi di tahun 2022 di negara-negara, baik Asia, Eropa, maupun Amerika bahkan lebih baik daripada kondisi ekonomi pada saat tahun 2019 sebelum pandemi dan prediksi tahun 2023 akan jauh lebih baik dari tahun 2022," ujar BHS di Surabaya, Senin (27/2/2023) sore. 

BHS mencontohkan, pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara di tahun 2022 salah satunya Vietnam yang pertumbuhan ekonominya sebesar 8,02 persen, naik dari tahun 2019 sebesar 7,02 persen. 

Baca Juga: Kemenkeu Turun Tangan Soal Harta Ayah Mario yang Fantastis, Begini Respons PBNU

Kemudian di Filipina, lanjut BHS, pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 7,6 persen, naik dari tahun 2019 sebesar 6,12 persen. Malaysia pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 8,7 persen, naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 4,41 persen dan bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi di Malaysia tahun 2022 adalah yang tertinggi selama kurun waktu 22 tahun semenjak dari tahun 2000.

Bahkan, kata pria alumnus ITS Surabaya ini, negara-negara di Asia Tenggara mempunyai target akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,91 persen, naik dari tahun 2019 sebesar 5,02 persen, tetapi prediksi di tahun 2023 turun menjadi 4,9 persen.