NTB Kedatangan Muhadjir Effendy, Penyebab Tingginya Stunting Langsung Dikuliti: Perkawinan Anak!

Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ini diikuti oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Sitti Rohmi Djalillah, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, Wakil Bupati Lombok Tengah Nursiah, Wakil Bupati Kabupaten Bima Dahlan M. Noer, Bupati Kabupaten Dompu Kader Jaelani, Bupati Kabupaten Sumbawa Mahmud Abdullah, Walikota Mataram Mohan Roliskana, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat W Musyarifin, Bupati Kabupaten Lombok Utara Djohan Sjamsu, Bupati Kabupaten Lombok Timur M. Sukiman Azmy, Bupati Kabupaten Lombok Timur Fauzan Khalid. 

Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang mengikuti roadshow, sebagian besar mengalami kenaikan angka stunting. Dalam roadshow ini Wakil Bupati Lombok Tengah Nursiah menyatakan bahwa angka stunting di daerah yang ia pimpin merupakan angka stunting paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni mencapai 37 persen. 

Baca Juga: Dituding Bikin Mangkrak Proyeknya Jokowi, Bukti Ketidakpedulian Anies Baswedan Dinanti: Mana...

Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya alat kesehatan, sarana prasarana, dan masih banyaknya rumah tangga yang belum mendapatkan akses air bersih. 

“Dalam melakukan upaya penurunan stunting, dibutuhkan sarana penunjang penurunan stunting seperti antropometri dan Ultrasonografi (USG) di setiap posyandu dan puskesmas,” ujar Wakil Bupati Lombok Tengah Nursiah.

Adapun Kabupaten/Kota lainnya dengan angka stunting tinggi yakni Kota Bima sebesar 31,2 persen dan Kabupaten Dompu sekitar 34 persen. 

Lain halnya dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang berhasil mengatasi penanganan stunting dengan cukup baik. Tercatat bahwa angka stunting di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 13,9 persen dimana hal tersebut merupakan persentase di bawah rata-rata nasional. Dalam mencapai angka tersebut, Kabupaten Sumbawa Barat melakukan beberapa upaya seperti penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang stunting serta membuat posyandu prima di setiap daerah Sumbawa Barat. 

Permasalahan lain yang menjadi sorotan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu terkait dengan kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disebabkan karena data terkait kemiskinan ekstrem masih belum sesuai dan masih terdapat keluarga berisiko rumah tidak layak huni. 

Kabupaten yang berhasil dalam penanganan penurunan kemiskinan ekstrem yaitu di Kabupaten Lombok Barat dengan upaya memanfaatkan data P3KE untuk mengetahui data keluarga miskin. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat agar tepat sasaran. 

Menutup rapat, Menko PMK meminta setiap wilayah untuk melakukan pendataan kepemilikan USG dan antropometri untuk penanganan stunting di daerah, dan mengajukan ke Kemenkes untuk tindak lanjut pengadaannya. 

Kemudian untuk penanganan kemiskinan ekstrem juga bisa mengalokasikan APBD, Dana Desa dan program padat karya. Kemudian untuk pemenuhan bantuan lingkungan dan rumah layak huni Menko PMK minta tiap daerah untuk mengajukan ke Kementerian PUPR. Selain itu untuk warga miskin ekstrem juga diperbolehkan untuk mendapat bantuan sosial lebih. 

Menko PMK juga meminta setiap wilayah agar melakukan validasi terkait dengan data P3KE agar nantinya ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK. Apabila ada daerah yang masih terkendala data, Menko PMK juga meminta supaya daerah mengajukan data P3KE ke Kemenko PMK.

Baca Juga: Hajar David Bertubi-tubi, Modus Operandinya Mario Dandy Kini Disoroti: Ngancemnya Pakai Brimob!

“Proses untuk validasi ini harus betul-betul akurat dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk data P3KE. Apabila terdapat pembaruan data keluarga miskin harap segera diperbaiki,” tutur Menko PMK Muhadjir Effendy.