KPU Ditantang Buka Data Seluruh Partai Peserta Pemilu, Prima: Kita Lihat, Curiga Lebih Busuk...

Ketua Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Agus Jabo Priyono, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data verifikasi administrasi seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Pasalnya, Agus menilai bahwa KPU telah bertindak tidak adil pada partainya.

Dia menilai, ketetapan KPU yang tidak meloloskan partainya sebagai peserta Pemilu sangat manipulatif dan penuh kecurangan. Atas dasar itu, dia menantang KPU untuk membuka dokumen partai politik lainnya untuk mengetahui keabsahan data yang dimiliki masing-masing peserta pemilu.

Baca Juga: PN Jakpus Kabulkan Gugatan Partai Prima, DPR: Masalah sama KPU, Hasil Akhirnya Malah Menunda Pemilu!

"Saya sudah sering mengatakan kalau dokumen kita, data kita yang kita serahkan ke KPU, itu tidak memenuhi syarat, atau lebih buruk dari partai-partai lain, buka. Buka, biar rakyat tahu. Apakah hanya Prima, atau ternyata partai-partai lain itu juga dokumen datanya lebih busuk?" tegas Agus dalam konferensi persnya di Kantor DPP Prima, Jakarta, Jumat (3/3/23).

Padahal, kata Agus, partainya telah mengikuti persyaratan sesuai dengan konsep yang berlaku. Ketika dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu, dia mengaku telah menggelar serangkaian aksi masa yang menuntut agar KPU berlaku adil dan transparan.

"Maka kita kemudian melakukan aksi-aksi masa ke KPU menuntut transparansi, menuntut KPU supaya fair, supaya tidak ada kecurigaan bahwa Prima memaksakan supaya ikut pemilu, tidak. Kami ingin proses ini jujur dan adil, karena kemudian kita menganggap bahwa ini tidak beres, ada yang bermasalah," tegasnya.

Dalam rangka menegakkan keadilan bagi partainya, Agus menuturkan Prima menempuh upaya hukum. Dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan perdatanya atas KPU, dia meminta proses pemilu dimulai dari awal.

Baca Juga: Maju Mundur Kena, Manuver Anies Jebak Heru Budi Hartono Dibaca: Demi Seolah-olah Karya Abadi...

"Sebagai salah satu syarat agar Prima ikut, ya, prosesnya harus diulang, karena prosesnya penuh manipulasi, penuh kecurangan," katanya.