Didik Mukrianto Ungkap Pejabat Negara dan ASN Harusnya Bisa Jadi Teladan dan Sosial Kontrol Bagi Masyarakat

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendorong para pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi teladan serta melaksanakan perannya dalam melakukan sosial kontrol bagi masyarakat.

Menurut Didik, seorang pejabat khususnya ASN harus mencontohkan sikap perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ASN.

Hal itu disampaikan Didik dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Membedah Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tengah Sorotan Gaya Hedon Pejabat" yang diselenggarakan di Media Center DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Baca Juga: Pejabat Pajak Kaya Raya, Hidupnya Hedonis, Said Didu: Uangnya dari Mana, Bisnisnya Apa? Janganlah Bodohi Rakyat!

"Di dalam UU tercantum jelas kalau ASN memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas, harus menjaga akuntabilitasnya dalam mengelola harta dan kekayaannya bahkan lebih lanjut pejabat atau ASN harus mampu menjadi teladan. Diharapkan juga para pejabat negara ini mampu menjadi kekuatan moral yang kemudian bisa dijadikan pedoman atau panutan masyarakat," ungkap Legislator Fraksi Demokrat itu.

Saat ini, pejabat negara juga ASN sedang menjadi sorotan publik. Publik banyak yang kecewa lantaran oknum pejabat atau ASS memamerkan kekayaannya. Hal tersebut menimbulkan keprihatinan dan kekecewaan masyarakat. Salah satu bentuk kekecewaan atas perilaku tersebut, munculnya ajakan untuk tidak membayar pajak.

"Fenomena ini jelas mencederai rasa kesetiakawanan publik. Karena bagaimana mungkin secara logika pejabat yang digaji menggunakan uang rakyat malah memamerkan kekayaannya tetapi di lain sisi masih banyak rakyat yang masih kesusahan untuk mendapatkan kesejahteraan," tegasnya.

Baca Juga: Elektabilitasnya Terus Dipecundangi Prabowo, Anies Diminta Pemilihnya Pertegas 'Jenis Kelamin Politiknya'

Menurut Didik, ke depannya harus ada political will dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan terbuka bagi publik sehingga publik bisa menaruh kepercayaannya kepada pemerintah.