Demokrat Sentil Jokowi yang Jadi 'Panglima' Koalisi Besar: Jangan Jadi Timses! Presiden Tak Boleh Memihak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut mengomandoi Koalisi Besar yang digagas oleh lima partai, yakni Partai Gerindra dan PKB (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya), serta Partai Golkar, PAN, dan PPP (Koalisi Indonesia Bersatu).

Saat pertemuan pertama lima partai ini, Presiden Jokowi turut hadir. Belakangan, Ketum PAN Zulkifli Hasan menyebut koalisi ini dikomandoi orang nomor satu di Indonesia itu.

Baca Juga: PDIP Serius Gabung Koalisi Besar? Prabowo: Saya Sempat Bicara dengan Mbak Puan

Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, menyampaikan kritikannya. Dia menegaskan bahwa tugas negara adalah menyukseskan Pemilu, bukan jadi tim sukses calon tertentu.

Karenanya, Benny menyebut tugas presiden sebagai Kepala Negara adalah untuk menyukseskan Pemilu. "Jangan jadi tim sukses presiden dan atau Capres atau Cawapres," ungkapnya, dikutip dari cuitannya di Twitter, Senin (10/4/2023).

"Tugas negara menyiapkan Pemilu agar sukses. Presiden jangan memihak," sambungnya.

Selain itu, ia mengatakan agar negara menjamin penyelenggara negara independen untuk memastikan Pemilu dan Pilpres bersih, jujur, dan adil.

"Memastikan Pemilu dn Pilpres bersih, jujur dan adil dan para peserta bertarung fair, Presiden juga harus memastikan penyelenggara Pemilu seperti KPU, Banwas, Pemerintah, juga TNI, POLRI, BIN, dan Basarnas juga BUMN dan KPK dan pengadilan benar-benar independen," jelasnya.

Baca Juga: Fix Bakal Lanjutkan Proyek IKN Kebanggaan Jokowi, Anies Baswedan Beri Penjelasan Mengejutkan! Oh Ternyata...