Dukung Pembangunan Tersus LNG, Wakil Desa Adat Bertemu DPRD Bali

Warta Ekonomi, Jakarta -

Warga empat desa adat mendatangi  DPRD Tingkat I Bali guna menyatakan dukungan agar Rencana pembangunan Terminal Khusus Liquefied Natural Gas (Tersus LNG) di Sidakarya, segera di realisasikan. 

Perwakilan empat desa adat yang lokasinya berdekatan dengan rencana pembangunan Terminal Khusus (Tersus) LNG Sidakarya, yaitu Desa Adat Sidakarya, Sesetan, Serangan dan Intaran. 

Sekitar 40 perwakilan desa adat ditemui langsung Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, fraksi PDIP dan Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali.

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPRD Bali Jalan Dr Kusuma Atmaja Denpasar, Perwakilan Desa Adat Sidakarya, I Ketut Sukma pada intinya menanyakan kenapa ada issue soal tidak adanya rekomendasi Menko Maritim dan Investasi atas pembangunan Tersus LNG Sidakarya.

"Terakhir Pemerintah Pusat sendiri yang menyebut perlu syarat harmonisasi. Harmonisasi sudah kami lakukan ada Gubernur, Walikota, Lingkungan Hidup dan kami masyarakat empat desa adat sudah setuju kenapa sekarang muncul rekomendasi yang berbeda. Kami bingung ditanya warga," katanya di gedung DPRD Bali, Rabu (12/4/2023).

Pembangunan Tersus LNG Sidakarya sebelumnya sempat ditolak warga empat desa. Tetapi, setelah ada penjelasan, sosialisasi dan terakhir harmonisasi warga empat desa adat akhirnya menerima dan mendukungnya.

Karena syarat tidak menganggu lingkungan hutan mangrove sudah terpenuhi dan dilihat dari keamanan juga tidak membahayakan seperti dijelaskan ahli dari ITS. 

Apalagi tanah hasil pengerukan digunakan untuk penataan kawasan pantai di sekitar lokasi.

"Kami warga Sidakarya khususnya nelayan punya laut tapi tak bisa langsung ke pantai karena tertutup mangrove. Dengan penataan pantai akan dibuat akses jalan. Ini berguna buat ekonomi desa dan yang penting lagi, kami mudah dalam  mengadakan upacara agama, seperti upacara Melasti, larung ke laut," ujar Sukma.

"Jadi pembangunan tersus LNG yang akan menata kawasan pantai itu harapan besar kami. Jangan sampai harapan kami ical (hilang). Kami datang ke sini minta pimpinan DPRD dan Pak Gubernur mendorong penyelesaian masalah ini," kata Sukma dengan semangat.

Sementara itu, Wakil Desa Adat Serangan, I Wayan Loka menyampaikan bahwa setelah ada penandatangan berita acara harmonisasi seharusnya masalah selesai dan pembangunan Tersus LNG dapat segera terwujud.

"Titian di Serangan mendukung Tersus LNG dan dengan adanya otonomi daerah seharusnya masalah kemandirian energi yang menjadi kebutuhan warga Bali tidak bisa diintervensi," ujar Loka.

Menanggapi dukungan warga terutama di empat desa adat terdampak, Ketua DPRD Bali I Nyoman  Adi Wiryatama mengatakan akan segera bertemu Gubernur Bali Wayan Koster. 

"Kita dukung Gubernur dan saya percaya Pemerintah Pusat pasti bijak dalam mengambil keputusan untuk rakyat, apalagi rakyat Bali sudah mendukung. Gubernur kan wakil pemerintah pusat, jadi segera kami minta Gubernur mencari benang kusutnya dimana. Jika tidak selesai kami akan bentuk Tim atau Pansus DPRD kami pertanyakan Menko Marves," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Ketua DPRD optimis pemerintah pusat akan mendengar harapan warga Bali akan energi bersih dari LNG. Apalagi, Bali selalu menyukseskan event internasional yang menjadi agenda pemerintah pusat seperti terakhir G-20, ujar Adi. 

“Apalagi DPRD juga mendukung kemandirian dan ketersediaan energi bersih dengan telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Energi Bersih di Bali yang bergantung pada dunia pariwisata”, pungkas  Adi yang bergegas meninggalkan kantor DPRD hendak bertemu Gubernur Bali.