Peremajaan Sawit Rakyat Kunci Ketahanan Pangan dan Energi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peningkatan populasi dunia seiring dengan pertumbuhan kebutuhan terhadap produk berbahan dasar kelapa sawit di tengah ancaman pemanasan global menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri kelapa sawit Indonesia.

Untuk itu, program peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Saya minta Kementerian dan Lembaga terkait segera melakukan harmonisasi regulasi penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan untuk percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat” Kata Wakil Presiden Maruf Amin pada Pengukuhan Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) 2023- 2028 di Jakarta, kemarin.

Maruf menegaskan pentingnya untuk membuktikan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia telah dijalankan dengan tata kelola yang berkelanjutan salah satunya melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Baca Juga: Pengusaha Diminta Redam Kampanye Negatif Kelapa Sawit Indonesia

Menurutnya, tantangan global semakin menguat sejak Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2006 lalu dan masih terus berlangsung hingga kini. Untuk itu pemerintah, pengusaha, petani dan seluruh stakeholder industri kelapa sawit Indonesia harus bersinergi agar menjadi satu kekuatan besar untuk menangkal isu-isu negatif tersebut.

“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya untuk mengakselerasi penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit Indonesia. Harapan saya, para pengusaha juga diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada para petani dalam mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)” kata Ma’ruf.

Terkait tuduhan terhadap industri kelapa sawit terhadap lingkungan. Ma’ruf menyatakan berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. Selain itu, program biodiesel telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.

“Industri kelapa sawit telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022. Artinya, kontribusi kebun sawit nasional ternyata cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim.” Tegas Ma’ruf.

Sementara itu Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menegaskan pentingnya pengelolaan industri kelapa sawit yang baik. Dirinya berharap, kemitraan antara pengusaha dan petani dalam menjalankan program-program seperti PSR harus dijalankan dengan serius.

Menurutnya, Di tahun 2023 ini pemerintahsendiri menargetkan program PSR bisa mencapai seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi.“Kalo program PSR ini tidak kita prioritaskan sekarang, maka kita akan kehilangan kekuatan dari industri kelapa sawit di masa depan.” tegas Syahrul.

Hal senada ditegaskan Ketua Umum Gapki Eddy Martono. Program PSR menjadi salah satu fokus utama program Gapki. Eddy yakin percepatan realisasi PSR dapat memenuhi kebutuhan pangan dan energi serta kesejahteraan masyarakat global.