Kasus Ancaman Pembunuhan terhadap Muhammadiyah Memanas, PAN: Thomas Djamaluddin Perlu Diberi Sanksi!

Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, perdebatan dan pergumulan soal penetapan 1 Syawal di Indonesia tidak hanya terjadi tahun ini. Hal tersebut sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Akan tetapi, tahun ini ada seseorang yang membuat perdebatan menjadi panas dan keras. Sosok tersebut adalah Thomas Djamaluddin. Thomas dikenal sangat keras membela metode rukyah dan mengecam metode hisab.

Sebagai ilmuwan, Thomas dianggap sangat tidak bijak. Bahkan, pada titik tertentu, dia menggiring masyarakat pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan. Di tingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan.

Baca Juga: Rocky Gerung Desak Kepolisian untuk Usut Tuntas Kasus Ancaman Pembunuhan kepada Muhammadiyah oleh Peneliti BRIN

"Dalam konteks pernyataan AP Hasanuddin yang akan menghalalkan darah warga Muhammadiyah, Thomas juga terlibat. Bahkan, dalam permohonan maafnya, AP Hasanuddin jelas menyatakan dia justru tersulut emosi karena perdebatan di kalangan netizen yang melibatkan Thomas. Dia membuat pernyataan tersebut sebagai bagian dari dukungannya pada Thomas," jelasnya.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut menyatakan, BRIN selaku lembaga negara yang pembiayaannya menggunakan APBN bersumber dari dana masyarakat. Untuk itu,  seluruh program dan kegiatannya harus dipergunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat.

"Kalau ada oknum yang memakai BRIN untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu, itu adalah kesalahan. Etika ASN sebagai pelayanan masyarakat dilanggar. Harus diluruskan," ungkapnya.

Baca Juga: Tanggapi Ancaman Pembunuhan oleh Anggota BRIN, Pengurus Muhammadiyah: Jangan Terpancing, Bukannya Kita Sudah Kenyang dengan Cemoohan?

Berkaitan dengan hal itu, dia meminta agar Thomas Djamaluddin diberi sanksi. Ia menyarankan supaya penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal sebaiknya tidak perlu dilakukan olehnya, sebaiknya biar ASN BRIN lain yang menanganinya. 

"Semestinya diberi sanksi. Paling tidak, dia jangan diberi tugas lagi dalam hal penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Dipindah saja. Kan masih banyak orang lain yang bisa. Mungkin lebih hebat dari dia," ujarnya.

Baca Juga: Ada Ancaman Pembunuhan terhadap Anggota Muhammadiyah oleh Peneliti BRIN, Rektor UMJ: Pak Jokowi, Pak Mahfud, Bagaimana Ini?

"Sebelum dia di situ, rasanya tidak ada perdebatan seperti ini. Kalaupun ada, tidak sampai saling menyalahkan dan mendiskreditkan," kata dia.