Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Haedar Nashir Minta Warga Muhammadiyah Tidak Menggunakan Simbol Persyarikatan dalam Dukungan Politik

Haedar Nashir Minta Warga Muhammadiyah Tidak Menggunakan Simbol Persyarikatan dalam Dukungan Politik Kredit Foto: Muhammadiyah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengingatkan agar Warga Muhammadiyah tidak terkuras habis hanya untuk urusan Pemilu 2024, sebab masih banyak ladang dan garapan dakwah yang butuh banyak energi dan perhatian.

Muhammadiyah tidak melarang bahkan mendorong kader maupun Warga Muhammadiyah yang potensial untuk menyukseskan Pemilu 2024. Akan tetapi Haedar Nashir mengingatkan jangan menggunakan simbol atau atribut organisasi, serta ingat Khittah Muhammadiyah.

"Yang kami tekankan, dukung mendukung atau tolak menolak itu biar menjadi urusan pribadi. Jangan membawa-bawa simbol organisasi apalagi organisasinya,” ungkap Haedar dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/5/2023).

Baca Juga: Keluarkan Ancaman kepada Warga Muhammadiyah, Alasan Peneliti BRIN APH karena Capek?

Haedar Nashir juga berpesan supaya kader maupun warga Muhammadiyah yang terlibat dalam mendukung calon untuk kreatif.

Menurutnya tidak perlu menggunakan simbol-simbol Muhammadiyah. Dalam pandangannya, dengan tidak menggunakan simbol-simbol Muhammadiyah akan bisa menjangkau lebih banyak massa dari luar Muhammadiyah.

“Itu kurang cerdas menurut saya. Padahal di politik itu juga perlu kecerdasan, agar berperadaban kalau menang bisa dengan elegan, kalau kalau kalah juga tidak jatuh diri. Kita harus tetap jaga Muhammadiyah, karena harganya terlalu mahal kalau kita mengorbankan organisasi. Tapi Muhammadiyah elegan memberikan keleluasaan,” papar Haedar.

PP Muhammadiyah juga memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur anggotanya yang masuk ke dalam tim-tim sukses, pemenangan dan lain sebagainya.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Mereka bisa melalui mekanisme non-aktif di organisasi. Mekanisme ini untuk mendukung kader Muhammadiyah yang potensial untuk terjun melalui partai politik dan kekuatan di lembaga manapun dengan harapan membawa misi Muhammadiyah.

"Jadilah petugas Muhammadiyah, tapi jangan menjadi petugas partai di Muhammadiyah. Beda kalau membawa misi Muhammadiyah. Kalau membawa misi Muhammadiyah keluar itu artinya Muhammadiyah yang menyinari, artinya kader itu membawa misi Muhammadiyah, bukan sebaliknya," tegasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Bayu Muhardianto

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: