Anak Menteri Diduga Terlibat Bisnis di Lapas, Rocky Gerung: KPK Enggak Jalan, Netizen Ambil Alih!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Nama anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, akhir-akhir terseret kabar yang menyatakan bahwa dirinya terlibat dalam monopoli di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dikutip dari berbagai sumber, Yamitema disebut sebagai co-founder dan chairman dari Jeera Foundation yang merupakan bagian dari PT Natur Palas Indonesia.

Kabar tersebut pertama kali beredar luas usai diungkap oleh Tio Pakusadewo dalam wawancaranya di kanal Youtube Uya Kuya. Perlu diketahui, Tio bebas dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur, setelah divonis sembilan bulan penjara imbas kasus penyalahgunaan narkoba.

Baca Juga: Monopoli Bisnis Lapas Anaknya Mulai Terendus Publik, Yasonna Laoly Ngelak Sekuat Tenaga: Ah, Bohong Besar Itu

Menyikapi kasus tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa memang keluarga pejabat yang berasal dari partai politik sering memperkaya diri melalui regulasi kebijakan publik. Dalam hal ini, Yasonna Laoly merupakan menteri di pemerintah Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).

“Nama Yasonna Laoly itu udah melekat di dalam orangnya Jokowi, melekat di dalamnya orangnya Megawati. Jadi begitu isunya muncul sedikit, mau faktual atau enggak faktual, itu pasti terlibat anaknya (dalam kasus narkoba). Karena sudah ada pandangan di kepala publik sekarang bahwa semua pejabat tinggi itu memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan nepotisme. Jadi dalil itu yang ada di kepala kita yang sebetulnya dari awal juga Jokowi memperlihatkan hal yang sama bahwa anak-anak Jokowi berbisnis,” kata Rocky Gerung, dikutip dari kanal Youtube-nya pada Kamis (4/5/2023).

Ia mengungkap bahwa tersebarnya kabar tersebut pertama kali melalui media sosial membuktikan bahwa warganet sudah memiliki kecurigaan mengenai keluarga pejabat publik yang hidup bergelimang harta.

“Sudah ada keyakinan di bawah sadar bahwa setiap kedudukan politik itu punya efek pemanfaatan ekonomi. Jadi terima aja kalau netizen punya firasat dan itu dibenarkan oleh hal-hal sebelum ini bahwa pejabat pajak anaknya mewah. Yang jadi soal adalah Jokowi enggak bisa bantah itu secara faktual maupun fiksional,” katanya.

Sementara itu, ia menyatakan bahwa apabila kabar tersebut memang benar, maka hal tersebut merupakan kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas kasus nepotisme di kalangan pejabat negara.

“Semua ini terjadi karena fungsi KPK yang enggak jalan. Jadi ketiadaan kapasitas KPK untuk memberi sinyal anti-korupsi itu menyebabkan netizen mengambil alih kasusnya. Kita harus senang sebetulnya karena semua orang jadi kritis, semua orang melakukan semacam meaningful involvement atau keterlibatan yang bermakna,” jelasnya.

Rocky Gerung menyebutkan bahwa warganet akhirnya memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi kasus-kasus nepotisme yang terjadi di Indonesia.

“Netizen akhirnya menemukan fungsi mereka yang sesungguhnya, yaitu mengawasi sekaligus meminta perhatian untuk dibuktikan secara hukum,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengkritisi tindakan Yasonna Laoly yang menutup kolom komentar akunnya usai kabar tersebut viral di masyarakat luas. Menurutnya, kasus ini bisa menjadi refleksi bagi Yasonna Laoly dalam mengevaluasi sistem peradilan Indonesia yang kental dengan praktik nepotisme.

 

“Kenapa menutup (kolom) komentar? Kasih aja tim untuk memetakan mana komentar yang ragu-ragu dan mana yang benar-benar mesti dilayani, kan gampang. Supaya beliau juga tahu bahwa dia sangat mungkin bikin refleksi tentang kejadian-kejadian yang belum bisa dipetakan secara bagus bagi seorang menteri. Ini momentum yang bagus untuk mengevaluasi sistem peradilan kita,” jelasnya.