Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Filipina Makin 'Berhadapan' dengan China, Kepulauan Spratly Dibikin Begini

Filipina Makin 'Berhadapan' dengan China, Kepulauan Spratly Dibikin Begini Kredit Foto: Philippine Consulate General of Honolulu Hawaii
Warta Ekonomi, Manila -

Filipina telah mempertaruhkan klaimnya atas sebuah wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan dengan menempatkan pelampung-pelampung navigasi di sekitar Kepulauan Spratly, yang menantang dugaan kedaulatan Beijing atas wilayah tersebut. 

Lima pelampung dengan bendera nasional Filipina ditempatkan di sekitar kepulauan tersebut antara tanggal 10 Mei dan 12 Mei, demikian ungkap Pasukan Penjaga Pantai Filipina (PCG) pada hari Minggu.

Baca Juga: Kekayaan Ikan di Laut China Selatan Jadi Pembahasan Serius Filipina dan China

Semua pelampung tersebut dipasang di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Manila sepanjang 200 mil dan menandai "area kritis" di Pulau Patag, Pulau Kota, Pulau Panata, serta terumbu karang Balagtas dan Juan Felipe.

"Langkah ini menyoroti tekad teguh Filipina untuk melindungi perbatasan dan sumber daya maritimnya serta berkontribusi pada keamanan perdagangan maritim," kata Komodor PCG Jay Tarriela dalam sebuah unggahan di Twitter.

Para pejabat Cina belum menanggapi pernyataan tersebut, tetapi langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di wilayah tersebut.

Beijing telah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Spratly dan perairan di sekitarnya sebagai bagian dari "sembilan garis putus-putus", yang mencakup sekitar 90% dari Laut Cina Selatan dan tumpang tindih dengan klaim teritorial Taiwan dan lima negara Asia Tenggara.

Tiongkok telah mengeruk dasar laut untuk membuat pulau-pulau buatan di wilayah tersebut, yang dilengkapi dengan landasan udara dan peluncur rudal, dan telah mengerahkan ratusan kapal di wilayah yang disengketakan.

Pada tahun 2016, sebuah pengadilan internasional memutuskan untuk memenangkan Filipina, dengan mengatakan bahwa sembilan garis putus-putus itu tidak memiliki dasar dalam hukum internasional - sebuah temuan yang dianggap oleh Beijing sebagai "batal demi hukum".

Filipina telah menjalin hubungan yang lebih dekat dengan AS sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menjabat tahun lalu. Marcos, yang mengunjungi Gedung Putih awal bulan ini, pada bulan Februari lalu setuju untuk mengizinkan militer AS menempatkan pasukannya di empat pangkalan tambahan di Filipina.

Para pejabat Cina telah memperingatkan bahwa memperkuat hubungan pertahanan dengan Washington akan "menyeret Filipina ke dalam jurang perselisihan geopolitik."

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel: