Khawatir Ciptakan Birokrasi Kompleks, KSPI Menolak RUU Kesehatan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang kini digodok di DPR.

Iqbal menyebut KSPI akan turun untuk berunjukrasa di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada 31 Mei 2023.

“Saya akan keliling di seluruh daerah. Kita persiapkan aksi besar-besaran. Kita akan minta setiap Gubernur memberikan rekomendasi untuk menolak RUU Kesehatan,” tegas Said Iqbal saat ditemui pada acara Seminar Kesehatan Nasional (25/05/2023).

Pasal 425 draft RUU Kesehatan menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

"BPJS ini harus diselamatkan, RUU ini menjadikan BPJS akan di bawah Menteri, enak saja Menteri ngatur-ngatur, lah uang-uang kita!” katanya.

Dia melanjutkan, BPJS adalah lembaga wali amanah yang lembaganya tidak di bawah presiden, tidak di bawah menteri.

Badan yang dibentuk oleh perintah konstitusi. BPJS itu 1 persennya dibayar buruh, 4% dibayar pengusaha, Bahkan dana PBI sampai Rp 48 trilliun,

"Tidak bisa Menteri kelola dana kita," jelasnya.

Ada prinsip dalam BPJS yang disebut prinsip kontingensi. Kalau terjadi sesuatu kekurangan anggaran pada BPJS, maka Presiden yang memutuskan kekurangan anggaran itu, Presiden sebagai kepala negara punya kewenangan mengambil alih ketika darurat. Misal bencana alam, atau wabah penyakit seperti covid.

“Kalau BPJS di bawah Menteri, nanti menteri lapor dulu, diskusi dulu, birokrasi panjang,” terangnya.

Saya bersikap mewakili kawan-kawan buruh, kita akan jagain, tidak bisa Menteri memegang lembaga BPJS. Apalagi saat ini Dewan Pengawas (Dewas) dari unsur buruh juga dikurangi, malah ditambah dari unsur pemerintah. 

“Sudah uang kita dikasih ke Menteri, Dewas kita dikurangin lagi. Pokonya kita akan lawan! Tolak RUU Kesehatan,” tutup Said.