Menkop-UKM Pastikan UMKM Miliki Fondasi Kuat Kuasai Pasar Domestik dan Global

Karenanya, Menteri Teten tidak menampik fakta yang menyebutkan banyaknya pelaku kejahatan di sektor keuangan yang banyak mendirikan koperasi karena pengawasan di koperasi sangat lemah. "Banyak koperasi bermasalah yang background-nya didirikan para pebisnis. Ini menjadi bisnis uang. Bukan lagi mendirikan KSP untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan pembiayaan atau modal kerja," kata Menkop-UKM.

Ke depan, lanjut Menteri Teten, dalam waktu bersamaan, akan dikembangkan koperasi-koperasi di sektor riil. Misalnya, di sektor industri kelapa sawit yang sekarang masih dikuasai industri besar. Padahal, sekitar 41,2 persen lahan sawit yang ada merupakan milik petani sawit mandiri (perorangan).

Baca Juga: Kemenkop-UKM: Entreprenuer Hub Jadi Wadah Pertumbuhan Ekosistem Kewirausahaan di Daerah

"Untuk itu, kita sudah membuat kebijakan afirmasi di mana koperasi-koperasi sawit yang memiliki lahan per 1.000 hektare bisa membangun pabrik CPO dan minyak makan merah yang jauh lebih sehat, bukan minyak goreng," kata Menkop-UKM.

Dengan begitu, para petani sawit tidak akan lagi bergantung pada industri besar dalam menjual tandan buah segar (TBS). "Tapi, bisa membuat hilirisasi sampai membuat minyak makan sehingga kesejahteraan petani akan jauh lebih baik," kata Menteri Teten.

Dampak positif lainnya, menurut Menkop-UKM, harga minyak goreng tidak bisa lagi dipermainkan karena masyarakat punya banyak pilihan. "Yang jelas, harga minyak makan merah akan jauh lebih murah. Karena, teknologi produksinya jauh lebih sederhana hingga konsep pabrik terintegrasi antara pabrik, kebun, dan market," ujar Menteri Teten.

Bahkan, untuk urusan SNI, Menteri Teten mengungkapkan sudah beres semua. "Yang perlu diketahui, minyak makan merah ini hanya boleh untuk petani sawit, bukan untuk industri besar," kata Menkop-UKM.

Sekretaris Kemenkop-UKM, Arif Rahman Hakim, menjelaskan, tujuan dari Rakortek ini adalah ingin menguatkan pemahaman bersama agar bisa melangkah satu irama mencapai target yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024.

"Tahun 2023 ini kita menyiapkan perencanaan 2024 yang menjadi tahun penting. Lebih dari itu, kita ingin mentransformasi ekonomi yang inklusif dan memperkuatnya supaya tumbuh berkelanjutan," kata Arif.

Oleh karena itu, Arif menambahkan, pada 2024 mendatang, dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas koperasi, UMKM, dan kewirausahaan, Kemenkop-UKM akan fokus pada 7 Program Prioritas.

Program prioritas dimaksud ialah pendataan lengkap koperasi dan UMKM; Pengelolaan Terpadu UMKM; implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional; Redesign PLUT-KUMKM (The New PLUT sebagai Center of Excellence); Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (petani dan nelayan); pengentasan kemiskinan ekstrem; hingga layanan Rumah Kemasan.