Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Profesor Eks Pendukung Jokowi Blak-blakan Sebut Upaya Moeldoko Cs Ambil Alih Demokrat Tak Bisa Dibiarkan: Semua Partai Bisa...

Profesor Eks Pendukung Jokowi Blak-blakan Sebut Upaya Moeldoko Cs Ambil Alih Demokrat Tak Bisa Dibiarkan: Semua Partai Bisa... Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengungkapkan upaya kubu Moeldoko Cs untuk mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak bisa dibiarkan.

Bukannya tanpa alasan, Denny menilai Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mencerminkan atau representasi dari kekuasaan. Jika upaya PK ke MA benar-benar dikabulkan, maka menurut Denny hal itu akan membuat negara terkesan bisa mengambil alih partai manapun.

“Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa. Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu,” ujar Denny dalam rilisnya yang dibagikan di laman Integrity Law Firms, dikutip Jumat (4/6/23).

Baca Juga: Semua Mohon Siap-siap! Jika Moeldoko Cs Dimenangkan MA, Pasukan Mas AHY Disebut Tidak Akan Tinggal Diam

“Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” ungkapnya,” tambahnya.

Status Moeldoko yang tak pernah jadi anggota Partai Demokrat dan sekarang mendeklarasi diri sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang juga menurut Denny jadi alasan upaya PK ke MA tak bisa dikabulkan.

Justru, lanjut mantan pendukung Jokowi tersebut, status Moeldoko merupakan eksternal partai yang menimbulkan kesan kuat serta dugaan adanya upaya pemerintah dalam pengambilalihan Partai Demokrat.

Baca Juga: Nggak Dapat Undangan 'Kehormatan' untuk Nonton Formula E Jakarta, Anies Baswedan Ogah Pusing: 'Dia Bermaksud untuk...'

“Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain,” jelasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: